AMPHURI.ORG, JAKARTA–Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional melalui partisipasi Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta. Ajang tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas sinergi dengan pemerintah, regulator, industri keuangan, dan pelaku usaha untuk mendorong ekosistem ekonomi syariah yang semakin terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Fadlul mengatakan ISEF memiliki peran strategis dalam mempertemukan berbagai sektor ekonomi dan keuangan syariah dalam satu wadah kolaborasi. Cakupan ISEF yang meliputi industri halal, keuangan syariah, dan berbagai sektor pendukung lainnya dinilai dapat menjadi katalis bagi pengembangan ekosistem syariah di Indonesia.

“Festival ini merupakan salah satu festival syariah terbesar di Indonesia. Ada sektor halal, keuangan syariah, dan berbagai ekosistem yang terhimpun di dalamnya. Kami berharap ISEF yang terus digaungkan selama ini bisa menjadi salah satu pemicu untuk mengembangkan ekonomi dan ekosistem syariah di Indonesia ke depan,” ujarnya.

Menurut Fadlul, penguatan ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar potensi yang dimiliki Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Karena itu, kolaborasi antarlembaga menjadi penting untuk memperluas peluang usaha, mendorong inovasi, dan memperkuat kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional.

Bagi BPKH, kata Fadlul, penguatan ekosistem tersebut sejalan dengan mandat pengelolaan keuangan haji secara profesional, hati-hati (prudent), transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Melalui pengelolaan yang mengedepankan tata kelola dan akuntabilitas, BPKH berupaya menjaga amanah jamaah sekaligus mendukung penguatan ekosistem keuangan syariah nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dradjad Hari Wibowo, menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah atau sektor swasta secara terpisah. Diperlukan kerja sama berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat investasi, industri halal, keuangan syariah, dan keuangan sosial syariah.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menyoroti besarnya peluang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Penguatan industri halal, pendalaman pasar keuangan syariah, peningkatan literasi, serta pemanfaatan transformasi digital menjadi elemen penting untuk memperluas jangkauan dan mendorong pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.

Dalam event tahunan tersebut, BPKH menghadirkan booth bersama anak perusahaan Bank Muamalat Indonesia dan BPKH Limited. Booth ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan haji serta mengenal lebih dekat berbagai inisiatif dan perkembangan usaha dalam ekosistem keuangan syariah.

Kehadiran booth tersebut, kata Fadlul, membuka ruang interaksi antara BPKH dan masyarakat, sekaligus memperkenalkan peran BPKH dalam pengelolaan dana haji kepada publik secara lebih dekat dan informatif.

BPKH berharap kolaborasi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, pelaku industri, dan masyarakat semakin kuat. Sinergi yang berkelanjutan diharapkan mampu memperluas peluang pengembangan ekonomi syariah dan memperkokoh peran Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dunia. (hay)