AMPHURI.ORG, JAKARTA–Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menegaskan rancangan skema penahanan dan pencairan dana umrah melalui rekening penampungan (escrow account) sebagai upaya untuk melindungi dana calon jamaah dan mencegah praktik penipuan (fraud) dalam penyelenggaraan layanan perjalanan umrah.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11/2026), seperti dilansir detikcom.

Puji menjelaskan, selama ini dana yang disetorkan calon jamaah umrah berada di bawah penguasaan penuh penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) selaku travel umrah tanpa adanya mekanisme perlindungan yang ketat.

“Selama ini, jamaah umrah menyetor biaya umrah ke PPIU. Semua biaya yang disetorkan di bawah penguasaan penuh PPIU. Kami melihat, tidak ada perlindungan terhadap dana yang disetorkan,” kata Puji.

Puji pun menyoroti celah kebebasan penggunaan uang jamaah yang kerap berujung pada kasus penelantaran hingga penipuan berantai.

“PPIU dengan bebas menggunakan dana tersebut untuk apa saja. Di sinilah potensi fraud dapat terjadi. Biaya yang disetorkan digunakan untuk non-operasional umrah, membayar layanan jamaah yang daftar sebelumnya, bahkan digunakan untuk investasi dan keperluan pribadi. Sehingga kami memandang perlunya pelindungan terhadap dana tersebut,” tandasnya.

Lebih lanjut, Puji memaparkan bahwa skema escrow account merupakan praktik umum dalam transaksi bisnis untuk menjamin keamanan pihak pembeli maupun penjual. Lewat skema ini, calon jamaah tetap menyetorkan uang ke rekening PPIU di bank, namun dananya dipisah secara ketat dari rekening operasional travel.

Puji mengatakan, melalui skema tersebut, pencairan dana dilakukan secara bertahap. Pertama, sebesar 75 persen: Dana di escrow account baru di-release (dicairkan) ke rekening operasional PPIU setelah jamaah tiba di Arab Saudi. Kedua, 25 persen sisanya: Dicairkan ke rekening operasional PPIU setelah jamaah berhasil kembali ke Tanah Air.

“Dengan skema ini, dana jamaah terlindungi, dapat dikembalikan jika jamaah tidak diberangkatkan, ditelantarkan di Arab Saudi, atau tiket kepulangannya tidak valid,” papar Puji.

Puji menambahkan bahwa aturan baru ini menuntut seluruh PPIU memiliki ketahanan modal kerja yang cukup sebelum memberangkatkan jamaah, alih-alih hanya mengandalkan uang setoran mentah jamaah.

“Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem industri umrah yang sehat di Indonesia,” ujarnya.

Penolakan AMPHURI

Sebelumnya, dikabarkan bahwa langkah Kemenhaj menerbitkan skema 75 perse-25 persen ini mendapat gelombang penolakan dari asosiasi travel umrah. Salah satunya penolakan datang dari Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) menilai mekanisme penahanan dana hingga jamaah berangkat justru akan melumpuhkan bisnis travel umrah, terutama skala menengah dan kecil.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, Ahmad Zaky Zakaria Anshary, yang mempertanyakan bagaimana travel bisa melunasi tiket pesawat, hotel, hingga transportasi di Saudi jika dananya baru boleh cair saat jamaah tiba di lokasi tujuan.

“Dalam praktiknya, sebagian besar komponen perjalanan umrah harus dibayar jauh sebelum keberangkatan. Apabila seluruh dana jamaah ditahan, perusahaan harus menyediakan modal kerja yang sangat besar. Kami khawatir kebijakan tersebut justru meningkatkan biaya operasional, mengganggu arus kas perusahaan, dan pada akhirnya meningkatkan harga paket umrah,” ujarnya.

Karena itu, kata Zaky, AMPHURI mengusulkan solusi alternatif agar dana di rekening penampungan tetap bisa dipakai sebelum keberangkatan, khusus untuk pembayaran langsung (direct payment) ke maskapai dan penyedia hotel berbasis dokumen transaksi sah yang dapat diaudit, serta mendorong pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision). (hay)