AMPHURI.ORG, JAKARTA–Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 telah menjadi babak baru dan tonggak awal transformasi perhajian di Indonesia. Mulai 8 September 2025, tata kelola haji secara murni ditangani oleh institusi khusus, yaitu Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Kehadiran kementerian ini dilatarbelakangi oleh tekad kuat Presiden RI Prabowo Subianto yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola serta meningkatkan layanan kepada para jamaah haji Indonesia.

Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj RI, Akhmad Fauzin menyampaikan, penyelenggaraan haji perdana di bawah naungan Kemenhaj tersebut terdokumentasi lengkap dalam sebuah buku berjudul “Haji 2026: Wajah Baru Haji Indonesia”. Sebuah buku terbitan Haji dan Umrah Press yang merekam penuh proses penyelenggaraan haji, mulai dari saat jamaah bersiap berangkat di Tanah Air, selama berada di Tanah Suci, hingga jamaah kembali ke Tanah Air.

“Buku ini semacam menjadi buku induk. Isinya mencakup lengkap penyelenggaraan haji sehingga tepat untuk dijadikan referensi bagi penyelenggara, praktisi, akademisi, pengamat dan pihak lainnya,” ujar Akhmad Fauzin yang juga Ketua Tim Penyusun Buku, di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf beserta Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak, Kemenhaj bergerak sangat cepat dalam melakukan berbagai perubahan. Reformasi perhajian ini tidak hanya menyentuh aspek kelembagaan, tetapi juga hal-hal substansial yang terkait dengan layanan langsung kepada jamaah. Beberapa perubahan tersebut meliputi penurunan biaya haji, penyamarataan antrean, penguatan standar kesehatan, hingga pembukaan embarkasi baru.

Selain di Tanah Air, kata Fauzin, Kemenhaj juga melakukan beberapa inovasi layanan haji di Arab Saudi, diantaranya peningkatan kualitas akomodasi atau hotel, pembuatan standar baru untuk layanan bus, penyediaan konsumsi Ready-To-Eat (RTE), pendirian layanan kesehatan satelit, serta layanan khusus bagi jamaah lansia dan disabilitas.

Kemudian, guna menghapus praktik rente dan penipuan terhadap jamaah, Kemenhaj juga melibatkan sejumlah kementerian, lembaga lain, dan aparat penegak hukum. Hasilnya, praktik-praktik ilegal berhasil dicegah dan uang negara juga terselamatkan dari potensi penyimpangan serta korupsi.

Menurut Fauzin, kehadiran buku “Haji 2026: Wajah Baru Haji Indonesia” tidak hanya sekadar menjadi rekam jejak sejarah, tetapi juga wujud nyata transparansi dan komitmen Kemenhaj kepada masyarakat. Melalui peluncuran karya ini, kata Fauzin, Kemenhaj berharap capaian transformasi perhajian yang telah diraih dapat terus dijaga dan disempurnakan, demi mewujudkan ekosistem penyelenggaraan ibadah haji yang semakin aman, nyaman, dan berkeadilan bagi seluruh jamaah Indonesia di tahun-tahun mendatang.

Selain itu, lanjut Fauzin, dalam buku ini tidak hanya mendokumentasikan penyelenggaraan haji, tapi dilengkapi dengan data-data yang tersaji dalam infografik maupun dukungan foto.

“Harapannya, buku ini semakin mudah untuk dibaca sehingga memberikan kemanfaatan yang besar kepada publik,” pungkasnya. (hay)