AMPHURI.ORG, JAKARTA–Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan serta penindakan hukum terhadap berbagai bentuk penyelewengan penyelenggaraan haji dan umrah. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak calon jamaah dari berbagai bentuk pelanggaran yang semakin kompleks di lapangan.

“Pelayanan haji dan umrah tidak hanya berdimensi ibadah semata, melainkan menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan perlindungan negara kepada masyarakat,” tegas Direktur Pengawasan Haji Reguler Kemenhaj, Rudi Nurudin Ambary dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Dalam pelaksanaannya, kita menghadapi berbagai persoalan yang semakin kompleks, mulai dari dugaan penipuan, kegagalan keberangkatan, penelantaran jamaah, penyelenggaraan tanpa izin, hingga berbagai bentuk penyimpangan yang merugikan masyarakat,” ujar Rudi menambahkan.

Untuk mengantisipasi maraknya masalah tersebut, kata Rudi, kementerian menggelar kegiatan koordinasi nasional yang mengusung tiga agenda utama pengawasan.

“Kegiatan ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk menyatukan pemahaman, memperkuat koordinasi, serta membangun kesamaan langkah seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah dalam penanganan aduan dan kasus,” ujar Rudi.

Rudi pun merincikan tiga fokus utama yang sedang didorong oleh Kemenhaj. Diantaranya sosialisasi Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah agar penanganan pelanggaran ditindaklanjuti sesuai regulasi.

“Kedua, kami menggelar konsolidasi nasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk memperkuat kapasitas, koordinasi, kewenangan, dan teknis penyidikan. Ketiga, kami meluncurkan Sistem Informasi Pengaduan (SIGAP) sebagai instrumen pencatatan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan penanganan aduan secara terintegrasi dan akuntabel,” kata Rudi.

Rudi pun menambahkan bahwa ketiga instrumen pengawasan ini didesain saling terhubung. “Rangkaian agenda tersebut merupakan satu kesatuan. Pengawasan harus mampu mengidentifikasi pelanggaran, sistem informasi memastikan setiap persoalan tercatat dan terpantau, sedangkan PPNS harus memiliki kapasitas untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai kewenangannya,” tegasnya.

Terkait ketersediaan penyidik, Rudi mengungkap bahwa saat ini Kemenhaj baru memiliki 31 orang PPNS yang tersebar di tingkat pusat dan 13 provinsi. Menurutnya, jumlah ini dinilai masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan di Indonesia.

“Dari 31 PPNS yang ada, sebanyak 14 orang berasal dari unsur pejabat struktural, sedangkan 17 orang lainnya berasal dari unsur pejabat fungsional dan pelaksana. Jika dibandingkan dengan cakupan wilayah kerja nasional, keberadaan PPNS tersebut masih kurang dan perlu diperkuat," paparnya.

Karena itu, kata Rudi, pihaknya menargetkan penambahan serta pemenuhan penyidik secara merata di seluruh daerah.

“Kami memandang perlu adanya upaya pemenuhan kebutuhan sekurang-kurangnya satu PPNS pada setiap provinsi. Keberadaan PPNS di daerah akan sangat membantu mempercepat respons terhadap pengaduan, melakukan pendalaman awal terhadap dugaan pelanggaran, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum setempat, serta memastikan tindak lanjut kasus berjalan lebih efektif,” ungkap Rudi.

Untuk memperkuat efektivitas penindakan hukum, kata Rudi, pengawasan ini juga melibatkan berbagai lembaga penegak hukum dan instansi terkait.

“Kami menghadirkan dukungan narasumber lintas kementerian dan lembaga. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penguatan integritas, Korwas PPNS Polri memberikan pembinaan teknis PPNS, dan Kejaksaan RI hadir terkait koordinasi penanganan perkara penegakan hukum,” jelasnya.

“Selain itu, kami juga melibatkan Kementerian Kehutanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk memberikan pengayaan materi sesuai kewenangannya. Kami berharap seluruh kolaborasi ini dapat meningkatkan kemampuan PPNS dalam menangani berbagai modus pelanggaran yang semakin kompleks,” pungkasnya. (hay)