AMPHURI.ORG, JAKARTA–Hari ini, Selasa, 10 November 2026, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia secara resmi membuka tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jamaah haji reguler tahun 1448 H/2027. Pembukaan pelunasan ini dilaksanakan sesuai dengan regulasi teknis penetapan kuota, besaran biaya, serta petunjuk tata cara pelunasan Bipih reguler musim haji 1448 H/2027.

“Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026. Kami mengimbau seluruh jamaah haji reguler yang berhak melunasi untuk memperhatikan batas waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif,” imbau Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah, Nurchalis, di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Nurcholis menjelaskan, proses pelunasan Bipih Reguler Tahun 1448 H/2027 terbagi ke dalam dua tahapan yang dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB. Pelunasan tahap kesatu berlangsung dari tanggal 10 November hingga 10 Desember 2026. Tahap pertama ini dikhususkan bagi jamaah haji reguler lunas tunda berangkat, jamaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan, dan prioritas jamaah haji lanjut usia.

Sementara itu, pelunasan tahap kedua dijadwalkan pada 16 sampai dengan 31 Desember 2026 apabila masih terdapat sisa kuota dari tahap pertama. Tahap kedua diperuntukkan bagi jamaah yang mengalami kegagalan pelunasan akibat gangguan sistem, pendamping jamaah lansia, jamaah disabilitas beserta pendampingnya, jamaah terpisah mahram atau keluarga, jamaah cadangan sebesar 50 persen, serta pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Lebih lanjut, Nurchalis menjelaskan, bahwa skema dua tahap ini dirancang agar penyerapan kuota di seluruh daerah dapat berlangsung optimal dan transparan.

“Pelunasan tahap kedua ini menjadi jaring pengaman agar sisa kuota terisi tepat sasaran, terutama bagi jamaah terpisah keluarga maupun lansia yang memerlukan pendampingan resmi, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi terserap maksimal,” tambahnya.

Pada musim haji 1448 H/2027, pemerintah menetapkan total kuota haji reguler sebanyak 203.320 jamaah. Kuota ini mencakup 191.419 kuota jamaah tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lansia, 871 kuota pembimbing KBIHU, dan 864 kuota Petugas Haji Daerah. Setiap jamaah haji reguler memperoleh subsidi Nilai Manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) rata-rata sebesar Rp43.817.526,35 serta dukungan Pemerintah sebesar Rp3.200.000,00.

Dengan potongan subsidi tersebut, berikut besaran Bipih yang dibayarkan jamaah sesuai embarkasi:

• Embarkasi Aceh Rp43.695.779,00;
• Embarkasi Medan Rp44.020.279,00;
• Embarkasi Padang Rp44.148.779,00;
• Embarkasi Balikpapan Rp49.891.779,00;
• Embarkasi Banjarmasin Rp50.128.779,00;
• Embarkasi Lombok Rp50.366.779,00;
• Embarkasi Batam Rp51.531.279,00;
• Embarkasi Palembang Rp52.161.279,00;
• Embarkasi Solo dan Yogyakarta Rp52.710.779,00;
• Embarkasi Jakarta Rp53.543.779,00;
• Embarkasi Kertajati Rp55.101.279,00;
• Embarkasi Makassar Rp55.428.465,00; serta
• Embarkasi Surabaya dan Dhoho sebesar Rp58.146.279,00.

Nurcholis mengatakan, untuk melakukan pelunasan, jamaah wajib berstatus aktif di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027, serta terdaftar aktif pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jamaah juga harus memenuhi syarat istitaah kesehatan dan belum pernah berhaji atau sudah berhaji minimal 18 tahun lalu. Bagi prioritas lansia, kriteria khusus yang ditetapkan adalah berusia minimal 65 tahun per 10 April 2027 dan mendaftar sebelum 10 April 2022.

Selanjutnya, kata Nurcholis, pembayaran dilakukan pada Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih awal atau BPS pengganti sebesar Bipih embarkasi dikurangi setoran awal dan saldo Rekening Virtual. Transaksi dapat diakses melalui saluran non-teller seperti ATM dan mobile banking, atau kas keliling bagi wilayah banking blankspot. Setelah transaksi berhasil, jamaah wajib melapor dan menyerahkan bukti lunas ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota domisili.

“Kami berharap seluruh jamaah yang masuk alokasi kuota dapat memanfaatkan tenggat waktu pelunasan ini sebaik-baiknya dan segera melapor ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota setempat setelah pembayaran selesai, agar proses pemberkasan dokumen dokumen perjalanan dan pendorongan kloter berjalan tertib, aman, dan tepat waktu,” jelasnya. (hay)