Logo

Kemenhaj Dorong PIHK dan PPIU Patuhi Regulasi

Nov 12, 2026 Editorial • 28 views

AMPHURI.ORG, JAKARTA–Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus memperkuat pembinaan terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) melalui kegiatan sosialisasi. Salah satunya regulasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur dalam Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 2 Tahun 2026.

“Regulasi tersebut mengatur sejumlah aspek penting, mulai dari persyaratan perizinan berusaha bagi PIHK dan PPIU, standar kegiatan usaha, standar pelayanan, penilaian kesesuaian, mekanisme pengawasan, hingga penerapan sanksi administratif,” kata Kepala Subdirektorat Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus Kemenhaj, Muhammad Riduan dalam pemaparannya di Pontianak, Rabu (11/11/2026).

Riduan menjelaskan, penguatan regulasi perizinan berusaha ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan PIHK dan PPIU menjalankan kegiatan usahanya sesuai standar yang telah ditetapkan. Tidak hanya dari aspek legalitas, tetapi juga tata kelola perusahaan dan kualitas pelayanan kepada jamaah.

Menurutnya, sejumlah penyesuaian persyaratan juga menjadi perhatian, di antaranya peningkatan modal dasar perusahaan, standar luas kantor operasional, kewajiban rekomendasi Kantor Wilayah bagi PIHK dan PPIU, serta penguatan integrasi sistem perizinan dan operasional secara elektronik.

Dalam paparannya, Riduan juga menekankan pentingnya peran Kantor Wilayah dan Kantor Kemenhaj Kab/Kota sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melakukan verifikasi administratif dan faktual, memberikan rekomendasi perizinan, serta melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada PIHK dan PPIU di daerah.

“Rekomendasi Kantor Wilayah ini menjadi bagian penting dari proses verifikasi untuk memastikan kesiapan dan kesesuaian pelaku usaha sebelum perizinan berusaha diterbitkan,” katanya.

Lebih lanjut, Riduan menegaskan bahwa penerapan regulasi tersebut perlu diiringi dengan komitmen seluruh pelaku usaha untuk menjaga tata kelola penyelenggaraan haji khusus dan umrah, termasuk memastikan transparansi informasi, pemenuhan hak jamaah, serta penanganan pengaduan secara responsif.

“Pada akhirnya, kita harus memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang aman, transparan, dan berkualitas. Karena itu, kami berharap seluruh pelaku usaha dapat menjalankan ketentuan yang berlaku dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah,” tegasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin, Kepala Bidang Bina dan Pelayanan Ma’shum Ahmadi, Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, serta para pelaku usaha PIHK dan PPIU di wilayah Kalimantan Barat. (hay)


Comments

No comments yet. Be the first to comment.

Leave a Comment

Your email will not be published.
Your comment will appear after admin approval.