AMPHURI.ORG, JAKARTA—Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, keterbatasan akses informasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menjadi salah satu faktor bagi masyarakat di wilayah perdesaan rentan menjadi korban penipuan. Untuk memperkuat perlindungan, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjajaki kerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) guna memperluas edukasi dan literasi haji dan umrah hingga ke pelosok desa.

Hal ini disampaikan Wamenhaj Dahnil dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11/2026) usai bertemu dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, di kantornya.

Menurutnya, dalam pertemuan ini salah satunya membahas persiapan nota kesepahaman (MoU) terkait penguatan literasi haji dan umrah. Urgensi langkah ini sebagai tindaklanjut dari banyaknya pengaduan masyarakat terkait perjalanan haji dan umrah.

Dahnil menjelaskan, catatan pengaduan yang dihimpun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan sekitar 400 pengaduan pada 2023 dan meningkat menjadi sekitar 500 pengaduan pada 2024. Hingga September 2026, jumlah pengaduan tercatat mencapai 189 kasus, dengan modus yang antara lain berupa penipuan dan penggelapan dana perjalanan.

“Besarnya dampak penipuan juga terlihat dari penanganan perkara sepanjang 2026. Hingga 6 Juli 2026, tercatat 64 perkara dengan 3.550 korban dan total kerugian mencapai Rp116,7 miliar,” tandasnya.

Kemudian, Wamenhaj juga menyampaikan bahwa sebagian besar korban penipuan haji dan umrah berasal dari masyarakat desa. Tidak sedikit di antara mereka yang telah mengumpulkan uang selama bertahun-tahun untuk dapat berangkat ke Tanah Suci.

“Penipuan umrah dan haji itu tinggi sekali, kasusnya tinggi sekali, dan sebagian besar korbannya itu adalah warga kita di desa-desa,” ujarnya.

Dahnil pun menjelaskan, salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi korban adalah informasi mengenai penyelenggaraan haji dan umrah yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang disebutnya sebagai “bandit-bandit agama” untuk menipu masyarakat.

Karena itu, kata Dahnil, Kemenhaj mendorong keterlibatan Kemendes PDT dalam memperluas jangkauan edukasi melalui peran pendamping desa. Berdasarkan data Kemendes PDT, terdapat 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 provinsi. Jaringan tersebut berpotensi menjadi saluran penyampaian informasi kepada masyarakat hingga ke wilayah perdesaan.

Wamenhaj pun memastikan bahwa Mendes dan PDT, Yandri Susanto, telah menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya tersebut. Pelibatan pendamping desa diharapkan dapat membantu Kemenhaj meningkatkan literasi haji dan umrah, sehingga masyarakat lebih memahami prosedur resmi serta dapat mengenali tawaran keberangkatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui penjajakan kerja sama ini, lanjut Dahnil, Kemenhaj berharap edukasi mengenai penyelenggaraan haji dan umrah dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Dengan akses informasi yang semakin baik, masyarakat diharapkan semakin terlindungi dari praktik penipuan dan penyelenggaraan perjalanan ibadah yang tidak sesuai ketentuan. (hay)