AMPHURI.ORG, JAKARTA—Wakil Ketua Komite III DPD RI, Erni Daryanti menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam membersihkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dari praktik-praktik yang merugikan jamaah. Pasalnya, upaya pemberantasan praktik yang disebut sebagai “mafia haji dan umrah” merupakan bagian penting dari pembenahan tata kelola perhajian agar semakin transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada perlindungan jamaah.

“Kami mendukung langkah tegas Kementerian Haji dan Umrah untuk membersihkan ekosistem haji dan umrah dari praktik-praktik yang merugikan jamaah. Jangan sampai ibadah yang seharusnya menjadi perjalanan suci justru dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan,” ujar Erni dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (2/10/2026), seperti dikutip laman resmi DPD-RI.

Menurut Erni, keberadaan kanal pengaduan publik yang diluncurkan Kemenhaj dengan tajuk “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” merupakan langkah penting untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan haji dan umrah. Kemenhaj menyatakan laporan masyarakat akan melalui proses pemeriksaan dan verifikasi sebelum ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

“Pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan pemerintah. Jamaah, keluarga jamaah, masyarakat, organisasi keagamaan, penyelenggara perjalanan, dan seluruh pemangku kepentingan harus diberikan ruang untuk menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran,” katanya.

Lebih lanjut, kata Erni, ini bukan semata-mata persoalan bisnis perjalanan haji dan umrah. Tapi, ini menyangkut ibadah, hak masyarakat, dan kepercayaan publik kepada negara. Karena itu, seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama, jangan biarkan jamaah menjadi korban.

“Bersihkan praktik-praktik yang merugikan dan bangun tata kelola haji yang benar-benar berpihak kepada jamaah,” pungkas Erni. (hay)