AMPHURI.ORG, TANGERANG–Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia melakukan pendampingan terhadap 105 jamaah umrah asal Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang terlantar di Tangerang akibat gagal berangkat ke Tanah Suci. Selain itu, Kemenhaj juga tengah menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Hal ini disampaikan Kasubdit Pengawasan Umrah, Andi M Taufik, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Andi mengungkapkan rombongan tersebut terdiri atas 103 jamaah dan dua orang mutawif yang saat ini masih menginap di Hotel Huswah Airport, Tangerang.

“Kami mendapatkan info ada rombongan jamaah umrah yang terdiri 103 jamaah dan 2 orang mutawif menginap di Hotel Huswah Airport berasal dari Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat,” ujar Andi.

Andi menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima Kemenhaj, persoalan bermula pada 3 November 2026. Saat itu, sebanyak 105 orang mulai masuk Asrama Haji untuk persiapan keberangkatan menuju Arab Saudi pada 4 November 2026 melalui Kuala Lumpur, Malaysia. Namun, rencana keberangkatan tersebut tak kunjung terealisasi.

“Hingga 5 November 2026, para jamaah belum juga diberangkatkan. Mereka bahkan tidak memperoleh kepastian informasi mengenai jadwal keberangkatan dari pihak penyelenggara,” jelasnya.

Lebih lanjut, Andi mengatakan, situasi semakin memprihatinkan ketika seluruh rombongan dipindahkan ke Hotel Huswah Airport untuk menunggu kejelasan nasib perjalanan ibadah mereka.

Andi menambahkan, jamaah justru menghadapi persoalan baru, pihak hotel menyampaikan tidak dapat melanjutkan layanan penginapan karena biaya akomodasi belum dibayarkan oleh pihak travel.

“Akibatnya, 105 orang tersebut berada dalam kondisi tanpa kepastian keberangkatan maupun penyelesaian hak-hak mereka,” katanya.

Menyikapi kejadian tersebut, sembari terus mengupayakan penanganan jamaah, lanjut Andi, Kemenhaj juga menelusuri dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah umrah yang melibatkan PT SK dan PT KBB.

Andi menjelaskan, berdasarkan informasi awal yang diterima, PT SK diduga memiliki status perizinan tidak aktif. Namun, perusahaan tersebut diduga tetap memberangkatkan jamaah dengan memanfaatkan akses atau data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) atas nama PT KBB.

“Dugaan ini menjadi perhatian serius Kemenhaj karena berkaitan dengan kepatuhan penyelenggara perjalanan ibadah umrah terhadap ketentuan perizinan dan penggunaan sistem resmi pemerintah,” tegasnya.

Selain dugaan penyalahgunaan sistem, kata Andi, Kemenhaj juga menyoroti sejumlah persoalan lain, di antaranya kegagalan memberangkatkan jamaah sesuai jadwal, tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran akomodasi, belum adanya kejelasan tanggung jawab pihak travel terhadap nasib dan hak-hak jamaah serta tidak terpenuhinya tiket penerbangan berangkat dan kepulangan serta akomodasi.

Karena itu, untuk menuntaskan persoalan, Kemenhaj akan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan keselamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta kepulangan 105 jamaah ke daerah asal. Tak hanya itu, Andi menegaskan, langkah pemeriksaan terhadap perusahaan penyelenggara juga disiapkan.

“Selain penanganan terhadap para jamaah, Kemenhaj juga menyiapkan langkah pengawasan dan pemeriksaan terhadap pihak penyelenggara,” tegasnya.

Andi mengatakan, langkah tersebut mencakup pemanggilan dan permintaan klarifikasi kepada penanggung jawab PT SK dan PT KBB. Kemenhaj juga akan memeriksa dugaan penggunaan Siskopatuh oleh PPIU yang berstatus tidak aktif.

Selain itu, lanjut Andi, pendalaman akan dilakukan terhadap aliran dana serta pemenuhan kewajiban penyelenggara kepada para jamaah. Andi menegaskan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, Kemenhaj akan mempertimbangkan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Tindakan tersebut termasuk rekomendasi pemblokiran akses Siskopatuh terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan sistem tersebut,” pungkasnya. (hay)