AMPHURI.ORG, JEDDAH–Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Arab Saudi mulai mengembangkan sistem keamanan terintegrasi yang menggabungkan kamera pintar, analisis data, teknologi pengenalan visual, hingga pesawat tanpa awak dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027 nanti. Bahkan kini Saudi kian mengandalkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Salah satu penerapannya adalah pemasangan kamera pintar di 80 lokasi, yang diperkuat 16 algoritma kecerdasan buatan dan 31 dashboard analisis data

Deputi Asisten Menteri Dalam Negeri Arab Saudi Bidang Teknologi, Mohammed bin Fahd Al-Hamed, dalam keterangannya, mengungkapkan pengembangan tersebut dalam sesi diskusi pada Hajj Conference and Exhibition ke-6 di Jeddah. Paparan itu disampaikan untuk menjelaskan transformasi sistem keamanan haji dari metode konvensional menuju sistem digital yang saling terhubung.

Melalui teknologi tersebut, petugas dapat memantau aktivitas di berbagai lokasi, menganalisis pergerakan jamaah, serta memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menentukan langkah operasional.

Mengutip dari Kantor Berita Saudi SPA, Rabu (11/11/2026), disebutkan, pengelolaan kerumunan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan haji. Mobilitas jamaah yang tinggi, perpindahan antarlokasi ibadah, serta kepadatan di kawasan tertentu menuntut kesiapan petugas dalam membaca perubahan situasi secara cepat.

Karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi memanfaatkan kamera pintar yang terhubung dengan sistem analisis berbasis AI. Sebanyak 16 algoritma kecerdasan buatan digunakan untuk mengolah informasi, sementara 31 dashboard menyediakan tampilan data yang membantu petugas memahami kondisi di lapangan.

Kombinasi teknologi tersebut memungkinkan pemantauan keamanan tidak hanya bergantung pada pengamatan langsung. Menurutnya, data pergerakan jamaah dapat dianalisis untuk memberikan gambaran situasi kepada petugas, sehingga keputusan operasional dapat diambil berdasarkan informasi yang lebih terukur.

Lebih lanjut, Al-Hamed menjelaskan, pengelolaan pergerakan jamaah membutuhkan kesiapan teknologi dan operasional yang tinggi, terutama kemampuan merespons perubahan situasi secara langsung. Sistem pengawasan ini juga ditujukan untuk memperkuat deteksi dini terhadap potensi risiko dan mempercepat penanganan insiden.

Selain itu, kata Al-Hamed, penguatan keamanan haji tidak hanya bergantung pada kamera dan perangkat pemantauan. Koordinasi antarlembaga juga menjadi bagian penting, mengingat penyelenggaraan haji melibatkan banyak instansi pemerintah dan penyedia layanan dengan tanggung jawab berbeda.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri Saudi telah membangun integrasi digital yang menghubungkan lebih dari 80 lembaga pemerintah dan operasional serta lebih dari 5.000 penyedia layanan. Sistem tersebut memungkinkan pertukaran data dan koordinasi prosedur di antara berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem pelayanan jamaah.

Integrasi tersebut, kata Al-Hamed, juga berkaitan dengan lebih dari 500 layanan digital yang tersedia melalui platform elektronik Kemenhaj Arab Saudi. Dengan keterhubungan tersebut, pengelolaan informasi dan koordinasi operasional diharapkan dapat berlangsung lebih terpadu.

Al-Hamed menekankan bahwa teknologi keamanan haji bertumpu pada tiga prinsip utama, yakni keandalan dan keberlanjutan sistem, kecepatan respons, serta integrasi operasional antarlembaga. Ketiganya menjadi fondasi agar pelayanan dan pengamanan tetap berjalan dalam berbagai kondisi.

Lebih lanjut, Al-Hamed menjelaskan, semakin banyak sistem yang terhubung secara digital juga menghadirkan kebutuhan baru, yakni perlindungan terhadap data dan infrastruktur teknologi. Karena itu, keamanan siber menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan sistem pengamanan haji di Arab.

Al-Hamed juga menegaskan bahwa perlindungan data dan sistem digital diperlukan untuk menjaga keandalan pertukaran informasi antarlembaga. Hal ini juga berkaitan dengan keberlangsungan operasional, terutama ketika berbagai instansi harus menggunakan sistem yang saling terintegrasi.

Setidaknya, kata Al-Hamed, ada tiga prinsip yang menjadi fondasi teknologi keamanan haji, yaitu keandalan sistem, kecepatan respons, dan integrasi operasional, pada akhirnya harus berjalan beriringan dengan perlindungan siber. Sebab, efektivitas pengawasan berbasis teknologi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan perangkat, tetapi juga kemampuan sistem menjaga informasi dan tetap beroperasi ketika dibutuhkan.

Melalui pengembangan tersebut, menurutnya, Saudi berupaya membangun sistem keamanan haji yang semakin mengandalkan data dan teknologi. Bukan hanya untuk mengawasi pergerakan jutaan jamaah, tetapi juga membantu petugas mengenali perubahan situasi dan mengambil tindakan secara lebih cepat. (hay)