Sep 02, 2026 Editorial • 36 views
AMPHURI.ORG, JAKARTA–Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) telah menerbitkan empat buah Peraturan Organisasi (PO). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjamin tata kelola yang tertib, terarah, sistematis dan transparan. Selain itu sebagai untuk mendukung pencapaian visi misi organisasi serta menjaga integritas, kredibilitas dan keadilan bagi seluruh anggota.
Demikian disampaikan Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M Nur, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/9/2026).
Firman menjelaskan Peraturan Organisasi merupakan sekumpulan aturan internal yang disusun untuk mengatur sistem kerja, mekanisme, hak, serta kewajiban dalam suatu organisasi. PO tersebut melengkapi hal-hal operasional yang belum diatur secara terperinci dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
Menurutnya, keempat PO yang merupakan hasil pembasan dalam Rapat Paripurna DPP AMPHURI pada Selasa, 1 September 2026 ini menjadi pedoman operasional bagi seluruh organ, pengurus, dan anggota dalam menjalankan organisasi.
“Peraturan tersebut mengatur sistem dan mekanisme kerja yang mengikat seluruh struktur kepemimpinan dari tingkat pusat hingga daerah,” katanya.
Adapun keempat PO yang telah ditetapkan dan diundangkan tersebut adalah:
1. PO Nomor PER.01/AMPHURI/IX/2026 tentang Prosedur Iuran Keanggotaan.
2. PO Nomor: PER.02/AMPHURI/IX/2026 tentang Kontribusi Haji Khusus.
3. PO Nomor: PER.03/AMPHURI/IX/2026 tentang Sanksi Organisasi dan Pembatalan Keanggotaan.
4. PO Nomor: PER.04/AMPHURI/IX/2026 tentang Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan.
Prosedur Iuran Keanggotaan
Firman menjelaskan, PO Nomor: PER.01/AMPHURI/IX/2026 yang mengatur tentang Prosedur Iuran Keanggotaan ini merupakan prosedur penagihan iuran keanggotaan yang disusun untuk memastikan tata kelola keuangan organisasi berjalan tertib, transparan, dan terukur.
Adapun tujuan dari PO ini, kata Firman, dalam rangka menjamin keberlanjutan finansial organisasi, standarisasi dan tertib administrasi, akurasi data keuangan dan keanggotaan, penegakan hak anggota dan kepatuhan, dan transparansi dan akuntabilitas.
Firman pun menegaskan, PO ini disosialisasikan kepada anggota dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
“Artinya, penerapan adanya sanksi administrasi dalam peraturan ini akan berlaku efektif pada 1 Maret 2027 mendatang,” katanya.
Salinan PO tentang Prosedur Iuran Keanggotaan bisa diakses pada link ini
Kontribusi Haji Khusus
PO berikutnya yang dirilis AMPHURI adalah peraturan yang mengatur tentang Kontribusi Haji Khusus (PO Nomor PER. 02/AMPHURI/IX/2026). Hasil dari penghimpunan kontribusi haji khusus ini, Firman menjelaskan, digunakan untuk pembiayaan operasional Tim Haji AMPHURI di Indonesia dan Arab Saudi, pendampingan persiapan pelaksanaan musim Haji tahun berjalan, dan koordinasi dan komunikasi dengan Kemenhaj RI, Kemenhaj Saudi, serta Syarikah.
Firman pun menegaskan, besaran kontribusi haji yang ditetapkan AMPHURI tersebut, berlaku bagi setiap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) anggota dan PIHK bukan anggota AMPHURI yang memberangkatkan jamaah dan petugas PIHK yang terdaftar melalui layanan AMPHURI. Termasuk PIHK anggota AMPHURI yang memberangkatkan jamaah dan petugas PIHK yang terdaftar, tidak melalui layanan AMPHURI.
“Adapun pemberlakuannya, Peraturan Organisasi ini tidak berlaku surut,” ujarnya.
Salinan PO tentang Kontribusi Haji Khusus ini bisa diakses di link ini.
Sanksi Organisasi dan Pembatalan Keanggotaan
Firman menjelaskan, melalui PO Nomor: PER. 03/AMPHURI/IX/2026 tentang Sanksi Organisasi dan Pembatalan Keanggotaan, AMPHURI telah mengatur jika terdapat anggota yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Penyelenggaraan Haji Dan Umrah.
“Demi menjaga nama baik, marwah, dan kredibilitas asosiasi, maka diperlukan adanya Peraturan Organisasi yang mengatur sanksi organisasi dan pembatalan keanggotaan,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, kata Firman, setiap Pimpinan dan/atau pengurus organisasi yang terkena sanksi akan dibebastugaskan dari kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau pengurus. Selain itu, peraturan ini mengatur setiap Anggota, Pimpinan dan/atau Pengurus yang mendapat sanksi organisasi berhak membela diri dan/atau mengajukan banding kepada Dewan Kehormatan maksimal 15 hari setelah sanksi organisasi dijatuhkan.
Firmen menambahkan, jika mengacu pada AD/ART serta Kode Etik Organisasi AMPHURI, pembatalan dan pencabutan status keanggotaan ditetapkan atas dasar berbagai pertimbangan.
Untuk lebih lengkapnya, salinan PO tentang Sanksi Organisasi dan Pembatalan Keanggotaan bisa diakses pada link ini.
Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan
Firman menyampaiakn, dalam hal penanganan dan penyelesaian pengaduan, AMPHURI menerbitkan aturan main yang dituangkan dalam PO Nomor: PER. 04/AMPHURI/IX/2026. Aturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anggota, peningkatan kualitas layanan, menjaga reputasi organisasi, penguatan tata kelola dan menjaga loyalitas serta keterlitana anggota.
Lebih lanjut Firman menjelaskan, pengaduan bisa antar PPIU dan PIHK Anggota AMPHURI, PPIU dan PIHK non Anggota AMPHURI, pemerintah, mitra usaha maupun masyarakat.
“Adapun layanan pengaduan bisa disampaikan secara datang langsung maupun melalui kanal hotline, grup WhatsApp, email, website maupun akun media sosial resmi AMPHURI,” jelasnya.
Salinan PO tentang penanganan dan penyelesaian pengaduan ini bisa diakses di link ini.
Firman berharap, dengan adanya keempat PO tersebut, keseragaman pemahaman (penafsiran) terhadap AD/ART dan Kode Etik organisasi AMPHURI bisa terwujud. (hay)
No comments yet. Be the first to comment.
May 25, 2026 • 55,661 views
Nov 21, 2025 • 35,515 views
May 27, 2026 • 13,398 views
Jun 01, 2026 • 12,271 views
Nov 16, 2026 • 82 views
Nov 15, 2026 • 300 views
Nov 14, 2026 • 85 views
Nov 13, 2026 • 297 views