AMPHURI.ORG, JAKARTA–Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut pelaku penipuan penyelenggaraan haji dan umrah yang memanfaatkan simbol serta kepercayaan agama untuk meraup keuntungan sebagai ‘bandit agama’. Karena itu, Kemenhaj berkomitmen akan berantas oknum-oknum yang memanfaatkan ibadah untuk mencari keuntungan ilegal.

“Para penipu haji dan umrah adalah bandit agama. Pekerjaan mereka berburu rente dengan menggunakan wilayah yang suci untuk melakukan penipuan terhadap jamaah yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah,” kata Dahnil saat memberikan arahan dalam rapat penguatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI, di Jakarta, Selasa (10/11/2026), seperti dikutip Antara.

Dahnil menegaskan praktik penipuan tersebut merupakan tindakan yang tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga mencederai nilai-nilai agama karena memanfaatkan kepercayaan umat untuk kepentingan pribadi.

Menurutnya, laporan dugaan penipuan haji dan umrah terjadi setiap hari dengan jumlah korban yang tidak sedikit. Bahkan, sekitar 70 persen korban disebut berasal dari kelompok masyarakat yang secara ekonomi rentan, terutama masyarakat dari kampung dan desa.

Dahnil meminta aparat penegak hukum dan PPNS tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penipuan, termasuk penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah yang beroperasi tanpa izin.

Lebih lanjut, Dahnil mengingatkan bahwa praktik komersialisasi agama untuk memperoleh keuntungan dengan cara menipu jamaah dapat dilakukan oleh berbagai pihak dengan menggunakan beragam kedok, termasuk mereka yang mengenakan atribut keagamaan.

Bahkan, ia mengingatkan potensi keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) maupun pejabat di lingkungan Kemenhaj, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Topengnya bisa macam-macam. Bisa juga bandit agama yang ada di Kementerian Haji dan Umrah, berjubah ASN atau pejabat Kementerian Haji dan Umrah, baik di pusat maupun daerah,” ujarnya.

Dahnil menegaskan pemerintah akan memperkuat pengawasan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah serta PPNS untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terbebas dari praktik penipuan serta penyalahgunaan kepercayaan agama.

“Saya mengingatkan PPIU, PIHK, KBIHU, dan pihak lainnya, jika masih menjadikan agama sebagai komoditas untuk menipu atau mengambil keuntungan dengan merugikan jamaah, berarti Anda adalah bandit agama. Ini yang harus dihentikan,” kata Dahnil. (hay)