Inilah 7 Kesepakatan Indonesia Saudi Terkait Penyelenggaraan Haji 2020
December 18, 2019
Program Magang Profesi, 58 Mahasiswa UIN Jakarta Praktik Bareng AMPHURI
December 18, 2019
AMPHURI.ORG, JAKARTA–Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengapresiasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan haji tahun 2019. Ini merupakan capaian yang menggembirakan, meski opini saja belum cukup.
“Upaya pengelolaan dana haji sesuai dengan prinsip transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab untuk manfaat sebesar-besarnya kepada umat harus terus dilanjutkan dan tingkatkan,” kata Wapres dalam sambutannya di pembukaan Rapat Kerja BPKH tahun 2019, di Jakarta, Rabu (18/12/2019), seperti dikutip laman resmi kemenag.go.id.
Dalam kesempatan itu, terkait biaya penyelenggara ibadah haji (Bipih) 1441H/2020M, Wapres minta Kemenag dan BPKH melakukan perhitungan secara lebih cermat. “Saya mengharapkan agar Kemenag dan BPKH dapat melakukan perhitungan secara cermat terkait solusi-solusi yang terbaik,” tegas Wapres.
Wapres juga memandang perlunya edukasi kepada masyarakat bahwa ibadah haji adalah wajib jika mampu. Sebab, ibadah haji itu mahal secara finansial, dan memerlukan kesiapan psikologis dalam melaksanakannya. “Kerjasama yang baik kepada semua pihak harus terus ditingkatkan. Selamat melaksanakan Raker, semoga Allah selalu meridhoi terhadap pengabdian kita,” pesannya.
Hadir dalam pembukaan Raker BPKH tersebut Kepala BPKH Anggito Abimanyu, Menteri Agama Fachrul Razi, Pejabat BKPH, Kementerian lembaga, direktis Bank Penyetoran BPIH, mitra investasi, Baznas dan pegawai BPKH.
Tak lupa Kyai Ma’ruf juga meminta agar BPKH lebih progresif dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan dan investasi keuangan haji. “Saya mendorong BPKH lebih progresif dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan dan investasi keuangan haji, agar mendapatkan nilai manfaat secara signifikan bagi jamaah haji Indonesia,” katanya.
Hasil optimalisasi yang dilakukan BPKH tersebut, kata Wapres, sangat penting untuk menekan biaya perjalanan ibadah haji yang harus dikeluarkan oleh jamaah. “Nilai manfaat pengelolaan keuangan haji selama ini sudah dirasakan masyarakat secara baik,” kata Wapres. (hay)
