Siapkan Umrah 1443H, Kemenag Gelar Diskusi Teknis dan Survey ke Asrama Haji
October 21, 2021
Hilman: Kemenag Terus Persiapkan Haji dan Umrah di Masa Pandemi
October 25, 2021
AMPHURI.ORG, JAKARTA–Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Firman M Nur menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Membedah Pelaksanaan Umrah di Masa Pandemi yang diadakan oleh Kantor Staf Khusus Wakil Presiden RI di Jakarta, Kamis (21/10/2021).
“Alhamdulillah, aspirasi kita para penyelenggara perjalanan ibadah umrah diakomodir oleh staf khusus Wakil Presiden dengan menggelar FGD untuk mencari solusi formulasi agar ekosistem haji dan umrah kembali bangkit,” kata Ketum Firman M Nur yang didampingi Sekjen Farid Aljawi di Jakarta, Kamis (21/10/2021).
Dalam kesempatan itu, DPP AMPHURI juga menyerahkan rekomendasi hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2021 yang baru saja selesai pada Rabu, (20/10/2021) di Kampung Maghfirah Bogor. “Rekomendasi yang kami sampaikan merupakan aspirasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tentunya ini sejalan dengan apa yang dibahas pada kesempatan ini,” kata Firman.
Sebelumnya, Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden Arif Rahman yang memimpin FGD mengatakan pihaknya kegiatan ini mempertemukan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan pihak pemerintah. FGD digelar untuk menjembatani aspirasi dari PPIU terkait penyelengaraan umrah.
“FGD ini untuk membedah umrah di masa pandemi ini merupakan respon positif dan respon cepat dari kita untuk menyiapkan ekosistem baru yang memang terkendala oleh Covid-19,” ujar Arif saat memberi arahan.
Arif mengatakan, saat ini para pemangku kepentingan sedang mencari formulasi agar ekosistem haji dan umrah kembali bangkit. Ekosistem haji dan umrah, sangat terdampak oleh pandemi Covid-19.
“Ini sedang kita rapikan supaya pelaku umrah dan haji recovery, karena kan dampaknya luar biasa mereka sampai bubarkan karyawan, pindah kantor,” katanya.
Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlam pimpinan asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah tersebut, diharapkan akan ditemukan solusi terbaik bagi jamaah, PPIU, dan pemerintah.
Dengan demikian, kata Arif, seluruh pihak dapat terfasilitasi dalam penyelenggaraan ibadah umrah. “Karena itu, kita di sini membahas bagaimana mencari solusi bisnis ekosistem umrah dan haji ini supaya ada manfaat untuk semua. Baik dari pelaku haji dan Umrahnya, baik dari jamaah, maupun dari pemerintah benefitnya apa,” ucap Arif. Hasil dari FGD ini, lanjut Arif, akan disampaikan kepada Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin untuk selanjutnya dikonsolidasikan di tataran pemerintah. “Dari forum diskusi ini kami akan bawa untuk kita sampaikkan kepada Pak Wapres. Agar pak wapres bisa mengkonsolidasikan kementerian yang menjadi leading sector masalah umrah dan haji,” pungkasnya. (hay)
