Nov 18, 2026 Editorial • 34 views
AMPHURI.ORG, BEKASI—Fungsi fasilitas kesehatan rujukan adalah memberikan pemeriksaan penunjang serta menegakkan diagnosa medis secara akurat, bukan menentukan status kelayakan (istitaah) atau memberikan label rekomendasi keberangkatan haji. Penentuan status istitaah sepenuhnya mengacu pada parameter klinis yang telah ditetapkan dalam sistem.
Demikian ditegaskan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pusat Kesehatan Haji (Puskes Haji) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), dr. Edi Supriyatna dalam paparannya saat kegiatan sosialisasi dan koordinasi evaluasi layanan pemeriksaan kesehatan jamaah haji jajaran medis RSUD Chasbullah Abdulmajid, Bekasi, pada Selasa (17/11/2026).
“Semua yang dirujuk oleh teman-teman Puskesmas ke pemeriksaan lanjutan, yang dibutuhkan adalah hasil pemeriksaannya, diagnosa pasti, dan pengobatannya. Tidak ada opini terkait rekomendasi untuk haji, opini medis yang diperlukan adalah diagnosa klinisnya,” ujar Edi dalam pertemuan untuk menyelaraskan alur rujukan, standarisasi penegakan diagnosa klinis, serta mekanisme penginputan data kesehatan jamaah ke dalam sistem Siskohatkes sesuai regulasi Keputusan Menteri Haji dan Umrah (KMHU) Nomor 82 Tahun 2026 tentang Pedoman Penetapan Istithaah Kesehatan Jamaah Haji Indonesia.
Edi juga menyoroti pentingnya ketepatan penulisan diagnosa oleh dokter spesialis agar selaras dengan kode penyakit standar (ICD-10). Selain itu, tidak menggunakan kode gejala yang belum tegak (kode R) maupun sekadar catatan peningkatan hasil laboratorium tanpa kesimpulan klinis.
Tidak hanya itu, dalam pertemuan itu sejumlah kriteria medis krusial turut dibahas secara detail. Diantaranya mulai dari evaluasi riwayat serangan jantung atau tindakan PCI dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, pemeriksaan lanjutan echocardiography pada temuan kardiomegali, skrining penanda tumor (CA marker) dan pencitraan pascakemoterapi kanker, hingga ketentuan larangan keberangkatan bagi jamaah hamil.
Selain aspek klinis, Edi menekankan komitmen penyelenggaraan haji yang inklusif bagi kelompok rentan.
“Kita terus memperkuat layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Bagi jamaah dengan disabilitas, seperti gangguan penglihatan atau pendengaran, diberikan rukhsah atau keringanan dalam pemeriksaan kognitif di Puskesmas serta dicatat dalam sistem agar mendapatkan pendampingan khusus, termasuk penerapan buddy system di kelompoknya,” katanya.
Meski RSUD Bekasi berperan sebagai fasilitas kesehatan pemeriksa penunjang, namun tidak memegang akun entri Siskohatkes, maka tahapan skrining awal serta penginputan data akhir ke sistem tetap menjadi kewenangan Puskesmas sesuai domisili atau kuota asal jamaah.
Dokter Poli Umum untuk Medical Check-up (MCU) RSUD Bekasi, dr. Zulfa Khairunnisa mengatakan koordinasi ini dalam rangka menyamakan persepsi di lapangan, terutama agar dokter spesialis menuliskan diagnosa klinis secara jelas tanpa mencantumkan kalimat rekomendasi fit untuk haji. Pasalnya, hal ini berpotensi menimbulkan salah paham bagi jamaah sebelum seluruh hasil pemeriksaan selesai dievaluasi.
Lebih lanjut, Zulfa menjelaskan, pihak rumah sakit juga memetakan solusi atas kendala alur pasien. Diantaranya ada jamaah yang datang memeriksakan diri ke RSUD lebih dulu sebelum ke Puskesmas, atau jamaah yang membawa hasil MCU luar maksimal enam bulan terakhir, maupun jamaah yang berasal dari luar wilayah.
“Kami juga menyelaraskan alur bagi jamaah yang terlanjur datang ke rumah sakit lebih dulu maupun jamaah dari luar domisili Kota Bekasi, agar hasil pemeriksaan penunjang maupun riwayat MCU sebelumnya tetap memenuhi peraturan dan dapat terintegrasi dengan baik saat diinput oleh Puskesmas asalnya,” ujarnya. (hay)
No comments yet. Be the first to comment.
May 25, 2026 • 55,679 views
Nov 21, 2025 • 35,616 views
May 27, 2026 • 13,476 views
Jun 01, 2026 • 12,306 views
Nov 17, 2026 • 652 views
Nov 16, 2026 • 96 views
Nov 16, 2026 • 124 views
Nov 16, 2026 • 123 views