Saudi Beri Penghargaan Indonesia Atas Layanan Haji di Bandara
August 9, 2022
Menag Resmi Tutup Operasional Haji 1443H/2022
August 18, 2022
AMPHURI.ORG, JAKARTA–Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). FGD yang mengusung tema “Potensi Zakat, Infaq, Sedekah, Dana Sosial Keagamaan Lainnya dalam Ekonomi Haji” tersebut berlangsung di Gedung Baznas Matraman Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Menurut Hilman, saat ini dalam pengelolaan ekonomi haji, Indonesia belum mempunyai anchor untuk kepengurusannya. Karenanya, Hilman berpikir dengan membentuk lembaga sejenis filantropi akan sangat relevan.
“Memang perhatian kami adalah bahwa kita belum punya anchor selama ini siapa sih yang mau ngurus itu, kepikiran selain yang menjadi bagian ekosistem utama dari haji khususnya,” kata Hilman, seperti dalam keterangannya yang dilansir laman resmi kemenag.go.id.
“Saya berpikir lembaga filantropi terkait yang mungkin akan sangat relevan untuk bisa menjadi penopang dari keseluruhan proses bisnis Haji khususnya bagian dari aspek sosialnya sosial ekonomi,” sambungnya.
Pihaknya juga baru melakukan pertemuan dengan Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Artati Widiarti dalam membahas ekspor beberapa jenis ikan ke Arab Saudi untuk nantinya digunakan salah satunya untuk konsumsi bagi jamaah haji.
“Kita juga baru saja bertemu dengan Dirjen PDSPKP untuk membahas ekspor beberapa jenis ikan untuk konsumsi jamaah haji,” terangnya.
Sementara, Ketua Baznas Noor Achmad mengapresiasi pertemuan dengan berbagai elemen terkait, sehingga Ia berharap hasil dari pertemuan nantinya bisa melahirkan kesepakatan bersama.
“Diskusi ini sangat bersejarah bagi kita semuanya kalau kita bisa melakukan satu keputusan-keputusan yang insya Allah nanti akan sangat terkait dengan Kementerian Agama, BPKH, Kementerian Pertanian dan khususnya dengan Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa melahirkan satu kesepakatan kesepakatan bersama,” ucap Noor Achmad. Turut hadir, Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu serta Anggota Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am Sholeh. (hay)
