AMPHURI.ORG, JAKARTA–Hasil rilis survey Badan Pusat Statistik (BPS) atas penyelenggaraan haji 1447H/2026 melalui Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) menunjukkan hasil yang sangat positif yaitu mencapai 83,28% dengan kategori sangat baik. Angka tersebut merupakan gabungan dari IKLHI Luar Negeri sebesar 82,71% dan IKLHI Dalam Negeri sebesar 83,85% dengan responden 14,800 orang. Capaian ini menjadi fondasi sangat penting bagi kementerian yang baru dibentuk dan harus langsung bertugas menyelenggarakan kegiatan ibadah kolosal di tengah masih minimnya SDM, infrastruktur dan keterbatasan anggaran.

Demikian disampaikan Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj dalam keterangan resminya, di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Dalam keterangan persnya, Mustolih menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) atas capain tersebut. Menurutnya, hal itu menandakan Kemenhaj telah kerja keras dan menunjukkan tekad yang sangat kuat melakukan transformasi, perbaikan tata kelola, lebih terkoordinasi, efesien, transparan dan akuntabel.

“Hasil survey ini harus menjadi cambuk untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang yang akan menghadapi berbagai tantangan yang makin kompleks,” katanya.  

Mustolih pun menjelaskan, ada sejumlah capain yang sangat positif dengan tren naik cukup tinggi misalnya terkait dengan layananan transportasi naik 4,03 poin menjadi 83,13 poin, dan konsumsi naik 4,85 poin menjadi 81,16 poin. Namun demikian, angka survey BPS juga menunjukkan beberapa layanan yang cenderung menurun.

“Tentu hal ini harus mendapatkan perhatian khusus misalnya di Armuzna (Arafah, Muzdalifah dan Mina) dimana masih terdapat persoalan antrian toilet, AC mati, ketersendatan distribusi konsumsi, adanya tenda jamaah yang masih melebihi kapasitas menjadi PR,” tandasnya.

Menurutnya, hal ini terjadi setidaknya karena dua faktor, keterbatasan area khususnya di Mina sehingga menjadi titik kepadatan dan lokasi jamaah yang berada pada zona D. Untuk itu perlu difikirkan kedepan agar jamaah bisa berpindah ke zona C, namun pastinya ada konsekwensi kenaikan biaya. Intinya, sepanjang kawasan Mina belum dilakukan perombakan oleh otoritas Arab Saudi persoalan kepadatan akan terus menjadi tantangan.

Meski demikian, kata Mustolih, Komnas haji juga punya beberapa catatan, diantaranya menyangkut ketepatan waktu penerbangan (ontime performance) merupakan catatan tersendiri terutama ketika fase pemulangan.

“Ada beberapa slot penerbangan yang mengalami delay bahkan sampai lebih dari 6 jam. Padahal saat pemberangkatan hampir tidak ada masalah signifikan. Hal ini membuat jamaah yang sudah lelah harus menunggu makin lama,” katanya.

Tidak hanya itu, masalah akomodasi Komnas Haji banyak mendapat laporan dari jamaah yang berada di sektor 10 yang berada di kawasan Aziziyah khususnya yang menempati Hotel Al-Hidayah. Penginapan ini, kata Mustolih, banyak dikeluhkan jamaah karena hotelnya sudah tua dan lokasinya jauh dari Masjidil Haram sekitar 13 km sehingga membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama dibanding jamaah di lokasi lain.

“Tahun depan perlu opsi hotel lain yang lebih baik,” ujarnya.

Komnas Haji pun menyoroti angka kematian jamaah yang masih cukup tinggi, yakni 350 jamaah wafat. Meskipun angka ini cenderung turun dari tahun sebelumnya. Lonjakan kematian terjadi setelah fase Armuzna. Oleh sebab itu, kata Mustolih, perlu ada pengetatan istita’ah kesehatan bagi calon jamaah haji khususnya lansia dan risiko tinggi, selain itu perlu penyederhananaan kegiatan yang kurang urgen misalnya meninjau ulang city tour jamaah agar tidak kelelahan.

Pembenahan yang tak kalah penting, lanjut Mustolih, adalah pra pelaksanaan haji yaitu proses rekrutmen petugas dimana sistem online yang dibangun Kemenhaj masih belum kuat dan andal sehingga sering terjadi down dan gangguan, sistem tidak bisa diakses oleh ribuan peserta yang mengakses secara bersamaan mengakibatkan jadwal rekrutmen tidak efesien.

Mustolih menambahkan, pada perhelatan haji 1447H/2026 Kemenhaj belum berhasil meraih Labbaitum Award, sebuah penghargaan resmi dari Pemerintah Arab Saudi yang diberikan kepada negara, lembaga, dan penyelenggara layanan haji terbaik. Harus diakui, penghargaan ini bertujuan meningkatkan daya saing global dalam memberikan pelayanan optimal bagi para jamaah haji atau tamu Allah.

“Padahal Indonesia adalah negeri pengirim jamaah terbesar namun tidak mendapat penghargaan dalam kategori apapun,” ujarnya.

Tahun mendatang, kata Mustolih, Labbaitum Award harus menjadi concern utama, karena penghargaan tersebut menjadi legitimasi transformasi tata kelola di kancah dunia internasional.

“Penghargaan itu mengukur kualitas dan performa layanan operasional haji, manajemen dan pengaturan jamaah, inovasi teknologi dan digitalisasi layanan, layanan kesehatan dan bimbingan ibadah, tingkat kepatuhan regulasi Saudi dan kepuasan jamaah,” kata Mustolih.

Komnas Haji berharap capaian hasil indeks kepuasan jamaah yang dirilis oleh BPS tidak membuat Kemenhaj cepat puas dan membusungkan dada, namun menjadi motivasi agar penyelenggaraan ibadah haji terus membaik. Masih banyak aspek yang harus diperbaiki dan diperhatikan secara serius.  (hay)