AMPHURI.ORG, DEPOK–Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief mengimbau vaksin lengkap dan booster pada jamaah tetap harus dijalankan. Pasalnya, vaksin lengkap masih menjadi persyaratan keberangkatan ke Tanah Suci. Dan kemungkinan Arab Saudi nantinya akan lebih teliti dengan melihat status vaksin yang dimiliki jamaah.
Hal ini disampaikan Hilman pada Focus Group Discussion bertajuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah Masa Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen PHU di Hotel Bumi Wiyata Depok, Selasa (8/3/2022), seperti dikutip dari laman resmi kemenag.go.id.
Menurutnya, adanya kebijakan terbaru dari Arab Saudi ini tentu akan berpengaruh pada persiapan keberangkatan jamaah haji dan umrah ke depannya. “Dengan adanya update kebijakan terbaru dari Arab Saudi, gambaran sistematis dan kajian mendetail terkait perkembangan umrah di Arab Saudi dan Indonesia saat ini diperlukan untuk keberangkatan jamaah umrah dan haji ke depannya,” jelas Hilman.
“Dengan positivity rates jamaah umrah yang saat ini menyentuh angka 35 persen, perlu pertimbangan Kementerian Kesehatan, BNPB, dan pihak terkait lainnya untuk membuat keputusan ini. Dengan adanya kasus 5 persen jamaah umrah yang melakukan pelanggaran, tentu antisipasi dan kewaspadaan pemerintah perlu ditingkatkan dan diekplorasi terkait dengan sebab-sebab jamaah umrah Indonesia masih positif saat kepulangan di Tanah Air,” katanya.
Hilman menambahkan, pihaknya akan melakukan analisis dan strategi mendalam terkait tingginya angka positivity rates pada jamaah umrah Indonesia saat ini.
“Pada analisis Januari 2022, jamaah mengalami kenaikan karena Arab Saudi juga sedang mengalami kenaikan kasus. Namun, pada Maret ini kita harus melakukan strategi mendalam kenapa jamaah kita masih mengalami tingkat positif yang cukup tinggi,” tandasnya.
Selain dari pelanggaran yang terjadi, mitigasi lainnya adalah keterlambatan tes PCR karena hanya ada 3 vendor yang dipilih oleh Kedutaan Saudi. “Dengan adanya pertambahan jamaah umrah, kami sudah bicara ke Kedutaan agar ditambah vendornya karena jamaah umrahnya sudah mulai banyak,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Hilman berharap evaluasi dan analisis data akan terus dilakukan. Perlindungan jamaah dan penurunan angka positif saat kepulangan dan masalah yang terjadi di lapangan akan menjadi fokus utama dalam melakukan mitigasi kebijakan umrah selanjutnya. (hay)