AMPHURI.ORG, JAKARTA–Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong penguatan independensi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar pengelolaan dana haji dapat dilakukan secara lebih profesional dan optimal. Kemandirian lembaga dinilai menjadi kunci agar pengembangan investasi dana haji dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi penyelenggaraan ibadah haji dan pelayanan kepada jamaah.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR-RI Maman Imanul Haq dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Maman mengatakan, BPKH memiliki mandat strategis karena tidak hanya mengelola dana titipan calon jamaah haji, tetapi juga bertanggung jawab mengembangkan dana tersebut melalui instrumen investasi yang aman dan produktif. Menurutnya, BPKH perlu diberikan ruang untuk bekerja secara independen sehingga dapat menjalankan tugasnya tanpa campur tangan pihak lain.

“Kata kunci pertama adalah kita sebenarnya mendukung agar BPKH ini lebih independen, lebih mandiri. Sebagai lembaga yang diamanati untuk mengelola uang jamaah, independensi inilah yang sebenarnya diminta oleh kita, sehingga BPKH tidak bisa diintervensi dan tidak bisa juga diatur hanya sebagai kasir untuk Kementerian Haji,” ujarnya.

Maman menilai independensi tersebut akan memperkuat posisi BPKH dalam mengelola sekaligus mengembangkan dana haji secara profesional.

Selain memperkuat kelembagaan, lanjut Maman, Komisi VIII DPR juga meminta BPKH terus meningkatkan kinerja investasinya. Menurutnya, pengembangan investasi yang optimal akan menghasilkan nilai manfaat yang lebih besar untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan peningkatan layanan kepada jamaah.

Sebagai lembaga pengelola dana jamaah, lanjutnya, BPKH juga harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari penempatan dana, pengembangan investasi, hingga penyaluran nilai manfaat kepada jamaah.

Di sisi lain, Maman menilai koordinasi antara BPKH dan Kementerian Haji juga perlu diperkuat agar berbagai aset dan investasi yang dimiliki BPKH dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung ekosistem penyelenggaraan ibadah haji.

“Kita meminta agar komunikasi dengan Kementerian Haji betul-betul kuat, sehingga apa yang ditawarkan oleh BPKH, seperti hotel, katering, transportasi, dan berbagai layanan lainnya, dapat dimanfaatkan secara optimal,” katanya.

Lebih lanjut, Maman menambahkan, Komisi VIII DPR melihat kinerja BPKH terus mengalami perkembangan positif dari tahun ke tahun. Dengan hadirnya Kementerian Haji sebagai mitra kerja yang berfokus pada penyelenggaraan ibadah haji, ia optimistis pengelolaan dana haji dan pengembangan investasi BPKH akan semakin efektif.

“Presiden juga mendukung BPKH yang lebih independen dan mampu menghasilkan investasi yang lebih kuat untuk mendukung ekosistem perhajian. Karena itu kita ingin BPKH semakin kuat, semakin profesional, dan semakin besar manfaatnya bagi jamaah haji Indonesia,” tandasnya. (hay)