AMPHURI.ORG, JAKARTA–Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis mengatakan keterlibatan non muslim dimungkinkan untuk tugas lapangan, tetapi bukan untuk urusan ibadah. Perlu ada pembatasan yang jelas antara pekerjaan teknis untuk mendukung pelayanan jamaah dan tugas yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah haji.

Hal ini disampaikan Kyai Cholil Nafis dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/11/2026) sebagaimana dikutip situs MUI Digital, menanggapi atas pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak terkait peluang non muslim jadi petugas haji.

“Petugas lapangan boleh, tapi bukan petugas ibadah. Karena untuk pelaksanaan ibadah, petugas haji tidak boleh dari non muslim,” kata Kyai Cholil.

Menurutnya, pernyataannya itu menempatkan jenis pekerjaan sebagai batas utama pelibatan tenaga non muslim. Artinya, dukungan teknis di lapangan dibedakan dari tugas pelayanan atau pembimbingan ibadah yang Kyai Cholil harus dijalankan oleh petugas muslim.

Kyai Cholil juga mengingatkan agar tenaga muslim tetap diutamakan selama jumlah dan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia masih mencukupi. Dalam penyelenggaraan haji, kata Kyai Cholil, memiliki kekhususan karena merupakan ritual ibadah yang diperuntukkan bagi umat Islam.

“Tapi selagi masih ada yang muslim, baiknya itu yang muslim karena haji itu pelaksanaan ibadah yang khusus umat Islam. Toleransi dan ukhuwah itu ada tempat dan batasnya,” tandasnya.

Bagi MUI, lanjut Kyai Cholil, pandangan tersebut menggarisbawahi dua hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan haji: kebutuhan tenaga untuk mendukung operasional dan batas peran petugas dalam urusan ibadah. Sementara keterlibatan masyarakat lintas agama, tidak serta-merta berarti semua jenis tugas dapat diisi tanpa membedakan tanggung jawabnya.

Sebelumnya, Wamenhaj Dahnil mendorong keterlibatan masyarakat lintas agama, termasuk umat Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, untuk membantu pelayanan jamaah haji Indonesia. Karena itu, Dahnil pun berharap dalam penyelenggaraan haji juga dapat menjadi ruang untuk memperlihatkan semangat toleransi, kebinekaan, dan gotong royong di tengah masyarakat.

“Fokus kita adalah memastikan jamaah haji menjadi simbol toleransi bagi umat beragama. Nantinya, petugas-petugas haji dapat melibatkan saudara-saudara kita dari kalangan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya,” ujar Dahnil dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/10/2026) lalu. (hay)