AMPHURI.ORG, LOMBOK—Evaluasi penyelenggaraan haji harus menjadi pijakan untuk memperkuat kualitas pelayanan kepada jamaah pada musim haji mendatang. Seluruh pengalaman, capaian, hingga kendala di lapangan harus dirumuskan menjadi langkah perbaikan yang konkret dan terukur.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pelayanan Haji, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Ian Heriyawan, saat membuka kegiatan Evaluasi Dokumen, Pemvisaan, dan Mecca Route yang diselenggarakan Kemenhaj di Lombok, pada Sabtu (11/7/2026).

“Kita baru belajar bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Saya berharap kekompakan dan kebersamaan ini menjadi gaya kerja kita. Dokumennya lancar, visanya lancar, sehingga pelayanan kepada jamaah juga semakin baik,” ujar Ian.

Dirjen Ian mengapresiasi penyelenggaraan forum evaluasi tersebut sebagai momentum untuk memastikan seluruh upaya yang telah dilakukan dapat menghasilkan perbaikan nyata dalam persiapan penyelenggaraan haji tahun depan. Ia menekankan pentingnya menginventarisasi setiap kendala yang muncul di lapangan, baik dalam proses operasional maupun aspek kebijakan, agar dapat dirumuskan menjadi rekomendasi yang spesifik, terukur, dan implementatif.

“Kalau bisa hasilnya terukur. Kita saling studi banding dalam menyelesaikan masalah sesuai bidang masing-masing, terutama di bagian dokumen dan pemvisaan, sehingga pondasi pelayanan kita semakin kokoh. Fokus kita harus terus berlanjut, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah,” tegasnya.

Kegiatan evaluasi tersebut diikuti oleh 128 peserta yang berasal dari Kementerian Imigrasi, Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura, Otoritas Bandar Udara, JMA Syariah, BBKK Soeta serta Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhaj dari seluruh Indonesia.

Sementara itu, Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji, Khairun Naim, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan layanan dokumen, pemvisaan, dan Mecca Route pada operasional haji 1447H/2026 berjalan dengan baik berkat sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Pelaksanaan Mecca Route berjalan dengan lancar. Embarkasi Makassar yang baru pertama kali melaksanakan layanan ini juga mampu berjalan dengan baik berkat kerja sama yang solid bersama Kantor Wilayah dan seluruh pihak terkait,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Amin, mengungkapkan bahwa operasional layanan dokumen di lapangan menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama mengingat kondisi geografis wilayah NTB.

Amin mencontohkan, terdapat beberapa kasus jamaah yang tertinggal paspor sehingga petugas harus menempuh perjalanan sangat jauh untuk mengambil dokumen tersebut.

“Ada jamaah yang tertinggal paspor sehingga waktu tempuh perjalanan sampai 12 jam sekali jalan. Jika harus kembali ke Mataram, waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 24 jam pulang-pergi. Namun berkat persiapan yang dilakukan jauh-jauh hari, kendala-kendala seperti itu dapat diminimalkan sehingga operasional tetap berjalan dengan lancar,” jelasnya.

Menurut Amin, evaluasi menjadi bagian dari komitmen Kemenhaj untuk terus melakukan penyempurnaan pelayanan.

“Kami terus mengevaluasi dan terus berbenah sehingga dedikasi yang kami berikan benar-benar berdampak bagi jamaah. Tujuan kami semata-mata adalah memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji,” pungkasnya. (hay)