AMPHURI.ORG, BEKASI–Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia Jawa Barat (DPD AMPHURI Jabar) menggelar Ngariung Sasarengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI dengan menghadirkan para pemangku kebijakan Kemenhaj yang mengampu bidang pengawasan, perizinan dan sertifikasi dalam dunia usaha perjalanan haji khusus dan umrah. Gelaran diskusi interaktif yang terbagi dalam dua sesi ini dihelat di Hotel Horison Ultima, Bekasi, pada Senin (26/10/2026).

Dalam sambutannya, Ketua DPD AMPHURI Jabar, Wawan Darmawan menyampaikan, kegiatan ini sebagai upaya mempertemukan antara regulator dan operator penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus dan umrah (PIHK/PPIU), untuk mendiskusikan seputar pengawasan, perizinan dan akreditasi dunia usaha yang dijalankan PIHK dan PPIU.

“Dengan ngariung sasarengan ini, kita bisa mengetahui sekaligus memahami apa saja yang musti dilakukan oleh pimpinan PPIU maupun PIHK dalam menjalankan usahanya langsung dari pejabat Kemenhaj yang mewakili pemerintah sebagai regulator,” katanya.

Wawan menjelaskan dalam pertemuan kali ini, DPD AMPHURI Jabar sengaja mengangkat isu seputar pengawasan dan perizinan serta akreditasi yang memang saat ini tengah diperbincangkan oleh pelaku usaha. Dimana saat ini, kata Wawan, masih banyak pimpinan PPIU maupun PIHK yang kerap dibuat bingung dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha di tengah ketidakpastian regulasi.

“Terlebih sampai saat ini sepertinya belum ada keberpihakan pemerintah kepada PPIU/PIHK atas kian maraknya praktik layanan perjalanan umrah non prosedural alias ilegal yang dilakukan para pengepul,” katanya.

Karena itu, kata Wawan, dalam Ngariung Sasarengan ini, AMPHURI Jabar menghadirkan pejabat Kemenhaj yakni Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Ahmad Abdullah dan Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah, Atty Novyanti.

“Dalam diskusi sesi pertama, Direktur Pengawasan akan didampingi Ketum AMPHURI Firman M Nur, sementara di sesi kedua yang mengupas soal perizinan dan akreditasi akan disampingi oleh Sekjen Zaky Zakariya Anshary,” ujarnya.

Sementara itu, Ketum Firman dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ngariung sasarengan atau boleh dibilang sebagai ajang diskusi interaktif ini selalu diadakan oleh AMPHURI Jabar dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah.

“Alhamdulillah, AMPHURI Jabar selalu menggelar kegiatan diskusi dengan mengumpulkan anggota dan menghadirkan pemangku kebijakan, dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah guna mendapatkan pencerahan sekaligus kepastian informasi dan regulasi bagi kita sebagai pelaku usaha sektor perjalanan haji khusus dan umrah,” ucapnya.

Firman meyakini apa yang dilakukan oleh DPD AMPHURI Jabar juga dilakukan oleh AMPHURI di berbagai daerah lainnya. Pertemuan semacam ini, lanjut Firman, setidaknya akan memberikan gambaran pasti atas regulasi yang diberlakukan pemerintah dalam melakukan pengawasan, pembinaan hingga penindakan.

“Insya Allah, seluruh anggota AMPHURI berkomitmen untuk selalu taat aturan,” tandasnya.