Menag: Kuota Dasar Haji Indonesia Tetap 221 Ribu

AMPHURI.ORG, JAKARTA – Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan pihaknya optimis Kerajaan Arab Saudi akan menambah kuota haji Indonesia tahun 1441H/2020M menjadi 231 ribu. Kuota haji menjadi salah satu point yang tercantum dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) penyelenggaraan ibadah haji yang ditandatangani olehnya beserta Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh bin Taher Benten.

Demikian disampaikan Menag setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng usai melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi dalam rangka penandatanganan MoU Penyelenggaraan Haji 1441H/2020M, sebagaimana dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (5/12/2019).

Menurutnya, memang, kuota dasar jamaah haji Indonesia yang tertuang dalam MoU berjumlah 221 ribu, terdiri atas 204 ribu kuota jamaah haji reguler, dan 17 ribu kuota jamaah haji khusus. Namun, ada klausul juga yang menyebutkan bahwa Indonesia mengajukan penambahan sebesar 10 ribu.

“Pihak Saudi memahami kebutuhan Indonesia untuk tambahan kuota. Mereka minta agar kita mengajukan secara khusus, dan akan dipertimbangkan. Kalau saya lihat, mereka sudah siap untuk ngasih,” kata Menag.

Jika permohonan Indonesia diterima, kata Menag, maka kuota 10 ribu tersebut bersifat tambahan, bukan kuota dasar. Sebab, jika hal itu menjadi kuota dasar, maka hal itu perlu dibahas bersama dalam kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (KTT OKI).

Menag menambahkan, begitu juga dengan kuota petugas, jumlahnya masih sama seperti tahun lalu, sebanyak 4.100. “Kami juga mengajukan usulan tambahan agar kuota petugas haji menjadi 4.200,” tuturnya.

Sementara, soal tarik ulur penambahan kuota terkait dengan fasilitas di Mina yang sangat terbatas. Saudi akan berusaha menambah kenyamanan jamaah terlebih dahulu, bukan menambah kuota jamaahnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah membangun 60 ribu toilet bertingkat dalam rentang dua tahun.

“Kami sudah minta ke pihak Arab Saudi agar proses pembangunannya dimulai dari tenda yang menjadi kawasan jamaah haji Indonesia. Kelihatannya setuju. Karena jamaah kita memang terbanyak,” ujar Menag.

“Itu bukan jumlah yang tanggung-tanggung. Kelihatannya toilet yang ada akan dibongkar lalu ditinggikan,” sambungnya.

Sedanggkan terkait penambagan fasilitas layanan fast track yang selama ini hanya diberikan kepada sekitar 70 ribu jamaah haji Indonesia yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia mengusulkan agar layanan yang sama bisa dilakukan di seluruh embarkasi. Namun, pihak Saudi baru bisa menambah untuk satu embarkasi saja.

“Tahun depan, Saudi setuju untuk menambah layanan fast track di embarkasi Surabaya,” jelasnya.

Selain fast track, Saudi juga akan menambah layanan Iyab saat pemulangan jamaah dari Saudi ke Indonesia. Di mana melalui program ini, ketika akan meninggalkan bandara Jeddah atau Madinah ke Tanah Air, jamaah tidak melakukan proses keimigrasian seperti perekaman biometrik, sidik jari dan lainnya. “Setibanya di bandara, jamaah bisa langsung masuk pesawat,” katanya.

Tahun sebelumnya, maskapai Saudi menerapkan program Iyab untuk sekitar 48 kloter jamaah haji Indonesia. “Iyab tahun lalu hanya untuk 48 kloter. Jamaah puas karena merasa diperlakukan seperti VIP. Kita minta diperbanyak. Pihak Saudi sedang mempertimbangkan agar ini bisa diperbanyak,” ucapnya.

Sedangkan terkait visa berbayar sebesar SAR 300, Menag mengatakan bahwa itu sudah menjadi kebijakan Pemerintah Saudi. Visa tersebut sudah diberlakukan bagi semua orang yang akan masuk ke Saudi, termasuk bagi jamaah haji. “Kami sudah minta agar itu ditunda pemberlakuannya dan agar petugas dibebaskan, tapi katanya itu sudah menjadi keputusan,” tandasnya. (hay)