Saudi akan Bangun 60 Ribu Toilet di Mina

AMPHURI.ORG, MEKKAH–Pemerintah Arab Saudi akan membangun 60 ribu toilet di Mina. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan di Mina pada musim haji 1441H/2020M.

Menurut Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis mengatakan rencana tersebut terungkap dalam pembahasan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M antara Indonesia yang diwakili Menteri Agama Fachrul Razi dengan Arab Saudi oleh Menteri Haji dan Umrah Muhammad Saleh bin Thahir Benten di Mekkah.

“Saudi akan membangun 60.000 toilet bertingkat di Mina untuk semua negara. Menteri Agama Fachrul Razi sudah menyampaikan permintaaan ke pihak Saudi agar kawasan tenda yang biasa ditempati jamaah haji Indonesia didahulukan pembangunan toilet bertingkatnya,” kata Sri Ilham Lubis di Mekkah, Senin (2/12/2019) malam, seperti dikutip laman resmi kemenag.go.id.

Sri Ilham mengatakan, pembangunan toilet di Arafah dan Mina memang menjadi salah satu usulan Indonesia yang dibahas bersama Kementerian Haji dan Umrah. Keberadaan toilet bertingkat yang telah dibangun di Muzdalifah terbukti dapat mengurangi antrian.

“Karenanya, kami berharap toilet bertingkat juga dibangun di Arafah dan Mina guna meningkatkan kenyamana jamaah haji dan mengurangi antrian,” tuturnya.

“Gayung bersambut, Pemerintah Saudi tahun ini sudah akan mulai membangun toilet bertingkat dengan jumlah mencapai 60 ribu,” lanjutnya.

Memang, usulan tentang pentingnya perbaikan layanan di Mina terus disuarakan Kementerian Agama. Terakhir, pada akhir musim haji 1440H/2019M, digelar pertemuan antara Menteri Agama sebelumnya dengan Gubernur Mekkah Khalid al Faisal bin Abdulaziz. Pertemuan berlangsung kurang lebih lima belas menit di Imarat-Mekkah, Mina, 12 Agustus 2019.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mekkah mengatakan bahwa sudah dibentuk Lembaga atau Dewan Khusus proyek Mina dan Arafah. Dewan ini diketuai langsung oleh Putra Mahkota, Pangeran Muhammad bin Salman.

Selain perbaikan fasilitas di Mina, berikut ini sejumlah usulan Indonesia dalam Pembahasan MoU Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M, diantaranya;

Pertama, penundaan biaya penerbitan visa jamaah haji Indonesia. Pada pelaksanaan ibadah haji 1441H/2020M, jamaah haji akan dikenakan biaya penerbitan visa sebesar SAR300. Kebijakan ini terasa berat oleh Pemerintah Indonesia bila diterapkan tahun ini, karena belum ada persiapan dalam penyusunan anggaran dan belum ada sosialisasi yang cukup kepada calon jamaah haji Indonesia.

“Pemerintah Indonesia meminta agar kebijakan tersebut ditunda dan tidak dikenakan kepada jamaah haji Indonesia untuk tahun ini,” katanya.

Kedua, penghapusan gelang tangan barcode jamaah haji. Sejak 1438H/2017M, Kementerian Haji dan umrah Saudi menerapkan kebijakan bahwa jamaah haji Indonesia wajib menggunakan gelang tangan barcode. Kebijakan ini tidak optimal karena barcode dan gelang yang telah dicetak mudah rusak saat terkena keringat dan air. Padahal, Pemerintah Indonesia sudah lama membekali jamaah haji Indonesia dengan gelang identitas dari bahan stainless agar tidak mudah rusak dan bahkan terhadap api.

“Kami minta agar kebijakan gelang tangan barcode ini dicabut dan jamaah haji Indonesia cukup gunakan gelang dari bahan stainless,” ujarnya.

Ketiga, fast track untuk seluruh jamaah haji Indonesia. Layanan fast track untuk 70.000 jamaah haji Indonesia yang berangkat dari Bandara Seokarno-Hatta diberlakukan sejak musim haji 1439H/2018M. Layanan ini terbukti sangat membantu dan mengurangi tingkat kelelahan jamaah haji.

“Kami harap layanan ini diperluas untuk jamaah haji di seluruh embarkasi di Indonesia dan tanpa tambahan biaya,” ucap Sri Ilham.

Keempat, perluasan program Eyab untuk seluruh kloter. Tahun 1440H, maskapai Saudi menerapkan program Eyab untuk sebagian kloter jamaah haji Indonesia. Melalui program ini, ketika akan meninggalkan bandara Jeddah atau Madinah ke Tanah Air, jamaah tidak melakukan proses keimigrasian seperti perekaman biometrik, sidik jari dan lainnya. Setibanya di bandara, jamaah bisa langsung masuk pesawat.

Program ini dinilai baik dan meningkatkan kenyamanan jamaah pada fase kepulangan. “Kami meminta agar program ini bisa diterapkan untuk semua kloter baik, yang dipulangkan dengan Saudi Airlines maupun Garuda Indonesia,” jelas Sri Ilham.

Kelima, penempatan jamaah di Armina berdasarkan zonasi di Mekkah. Sejak 2019, Indonesia menerapkan sistem zonasi dalam penempatan jamaah haji di Makkah. Penempatan dengan sistem zonazi ini juga diberlakukan di Arafah dan Mina.

“Kami minta agar hal sama diberlakukan untuk musim haji tahun ini,” ucap Sri Ilham.

Keenam, transportasi jamaah di Mina. Setiap tahun, selalu saja ada jamaah haji Indonesia yang menempati kawasan perluasan Mina dengan jarak lebih 8 kilometer dari jamarat. Jarak yang jauh ini membuat jemaah kelelahan.

“Kami usul agar disediakan layanan transportasi pergi pulang dari kawasan perluasan Mina ke Jamarat,” tandasnya. (hay)