Nov 19, 2026 Editorial • 85 views
AMPHURI.ORG, JAKARTA–Seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji diminta semakin berhati-hati dalam mengelola dana jamaah. Sebab, saat ini perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai berpotensi memperkuat instrumen negara dalam mengejar aset yang berasal dari tindak pidana, termasuk apabila ditemukan penyalahgunaan dana jamaah yang memenuhi unsur pidana.
Demikian ditegaskan Ketua Bidang Hukum, Advokasi dan HKI Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Firman Candra, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, persoalan jamaah yang gagal berangkat, dana yang tidak dikembalikan, hingga dugaan pengalihan dana untuk kepentingan pribadi tidak boleh selalu dipandang sebagai persoalan bisnis semata.
“Travel umrah harus memahami bahwa dana jamaah bukan dana bebas yang dapat digunakan tanpa pertanggungjawaban. Apabila terdapat unsur penipuan, penggelapan, atau pencucian uang, konsekuensi hukumnya dapat menjangkau aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut,” tegas Firman yang juga dikenal sebagai lawyer ini.
Firman menjelaskan, salah satu substansi penting dalam RUU Perampasan Aset adalah konsep non-conviction based asset forfeiture, yakni mekanisme perampasan aset tanpa harus didahului putusan pemidanaan terhadap pelaku dalam kondisi yang ditentukan undang-undang.
Ia menjelaskan, apabila RUU tersebut disahkan dan diberlakukan, mekanisme penelusuran serta perampasan aset berpotensi memberikan instrumen tambahan bagi negara untuk menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
“Jangan sampai jamaah sudah membayar lunas, tetapi tidak diberangkatkan. Sementara uang jamaah justru dialihkan untuk membeli properti, kendaraan, atau kepentingan pribadi pengelola travel. Apabila terbukti berasal dari tindak pidana, aset tersebut dapat menjadi objek penelusuran dan tindakan hukum,” ujarnya.
Firman juga menyoroti ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ia menyebut Pasal 3 dan Pasal 4 dalam UU tersebut, mengatur ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara serta denda hingga Rp10 miliar dan Rp5 miliar sesuai masing-masing ketentuan.
Karena itu, kata Firman, apabila dana jamaah yang berasal dari tindak pidana ditempatkan, ditransfer, dialihkan, disamarkan, atau digunakan untuk menyembunyikan asal-usulnya, aparat penegak hukum dapat menguji penerapan ketentuan TPPU sesuai alat bukti dan unsur yang terpenuhi.
Pengaduan Jamaah Bisa Menjadi Pintu Masuk Penelusuran Aset
Lebih lanjut, Firman mengatakan, laporan dan pengaduan jamaah dapat menjadi informasi awal bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan, aliran dana, dokumen pemberangkatan, serta aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Namun, ia mengingatkan bahwa pengaduan jamaah tidak serta-merta membuat aset perusahaan dapat dirampas atau dilelang. Harus ada proses hukum, pembuktian, dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu, kata Firman, para pelaku usaha perlu memahami seluk belum perlindungan hukum.
“Yang perlu dipahami para pengusaha travel adalah bahwa perlindungan hukum tidak hanya berbicara mengenai izin usaha, tetapi juga transparansi keuangan, kepastian pemberangkatan, dan tanggung jawab terhadap hak jamaah,” katanya mengingatkan.
Firman pun berharap pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah agar tidak ada lagi masyarakat yang kehilangan tabungan akibat praktik usaha yang tidak bertanggung jawab.
“Jangan jadikan ibadah sebagai komoditas untuk memperkaya diri. Bisnis umrah harus dibangun dengan integritas, transparansi, dan perlindungan jamaah. Ketika hak jamaah dilanggar dan ditemukan tindak pidana, konsekuensi hukumnya tidak boleh berhenti pada janji pengembalian uang. Penelusuran aset dan pemulihan kerugian korban harus menjadi perhatian serius negara,” kata Firman yang tercatat juga sebagai dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum. (hay)
No comments yet. Be the first to comment.
May 25, 2026 • 55,674 views
Nov 21, 2025 • 35,597 views
May 27, 2026 • 13,462 views
Jun 01, 2026 • 12,301 views
Nov 16, 2026 • 79 views
Nov 16, 2026 • 112 views
Nov 16, 2026 • 117 views
Nov 15, 2026 • 546 views