Oleh: Ulul Albab

—ANGKANYA memang menggoda. Harga lama dicoret. Harga baru dicetak besar-besar. Ditambah tulisan yang membuat orang takut kehilangan kesempatan: kuota terbatas, promo terakhir, daftar hari ini, berangkat bulan depan.

Siapa yang tidak tertarik? Bagi sebagian orang, selisih satu atau dua juta rupiah sangat berarti. Uang itu mungkin dikumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil berdagang, menyisihkan gaji, atau menjual barang yang dimiliki. Ketika ada paket umrah lebih murah, harapan yang semula terasa jauh mendadak seperti berada di depan mata.

Tidak ada yang salah dengan harga murah. Efisiensi adalah bagian dari kecakapan usaha. PPIU yang mampu menekan biaya tanpa mengurangi mutu pelayanan patut dihargai. Masalahnya muncul ketika harga murah tidak lahir dari efisiensi, tetapi dari perhitungan yang tidak masuk akal.

Jika harga paket berada jauh di bawah biaya wajarnya, selisih itu pasti diambil dari suatu tempat. Bisa dari fasilitas yang diam-diam dikurangi. Bisa dari hotel yang ternyata sangat jauh. Bisa dari konsumsi yang tidak sesuai janji. Bisa pula dari uang jamaah berikutnya yang digunakan untuk memberangkatkan jamaah sebelumnya.

Pada mulanya semua tampak baik. Brosurnya indah. Foto hotelnya meyakinkan. Jadwal penerbangannya tersusun rapi. Namun, menjelang keberangkatan, perubahan mulai datang.

Penerbangan langsung berubah menjadi transit. Hotel yang dijanjikan berganti karena alasan teknis. Waktu keberangkatan mundur. Jamaah diminta menambah biaya. Ada pula yang terus diminta bersabar karena tiket belum diterbitkan.

Yang murah akhirnya dibayar dengan kecemasan. Jamaah sering berada pada posisi sulit. Mereka sudah melunasi biaya, mengurus cuti, mengadakan walimatussafar, dan berpamitan kepada keluarga. Membatalkan keberangkatan terasa memalukan. Memprotes perubahan juga tidak mudah karena penjelasan paket sejak awal memang sudah tidak lengkap.

Di sinilah keterbukaan menjadi sangat penting. Jamaah berhak mengetahui apa yang mereka beli: maskapai yang digunakan, kemungkinan transit, kelas hotel, jaraknya dari masjid, jumlah penghuni kamar, jenis konsumsi, transportasi, serta biaya tambahan yang mungkin timbul. Tulisan kecil dalam brosur tidak boleh dipakai untuk menyembunyikan risiko besar.

PPIU seharusnya tidak menjual mimpi yang tidak sanggup dipenuhi. Mendapatkan banyak jamaah memang penting, tetapi menjaga kepercayaan jauh lebih penting. Satu rombongan yang diberangkatkan dengan jujur lebih bernilai daripada ribuan pendaftar yang dikumpulkan melalui janji yang menyesatkan.

Asosiasi pun tidak boleh membiarkan perang harga. Harus ada standar kewajaran harga berdasarkan komponen pelayanan yang nyata. Bukan untuk menyeragamkan tarif atau mematikan persaingan, tetapi untuk mengenali sejak dini penawaran yang berpotensi membahayakan jamaah.

Jamaah memang perlu lebih kritis. Tetapi, jangan seluruh tanggung jawab dibebankan kepada mereka. Tidak semua orang memahami harga tiket, kontrak hotel, atau mekanisme visa. Mereka datang dengan niat beribadah, bukan untuk melakukan audit terhadap perusahaan perjalanan.

Karena itu, jangan sekadar bertanya, “Berapa murahnya?” Tetapi tanyakan pula apa yang didapat, apa yang tidak dijelaskan, dan siapa yang bertanggung jawab apabila janji berubah.

Sebab, paket umrah termurah belum tentu yang paling hemat. Kadang-kadang, harga yang tampak murah di depan justru meminta pembayaran paling mahal di belakang. (*)

~ Ulul Albab, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) DPP AMPHURI