DPR Ingatkan Pemerintah Beri Kepastian Haji 2020

AMPHURI.ORG, JAKARTA–Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus meminta pemerintah khususnya Kementerian Agama (Kemenag) memberi keputusan jelas terkait haji. Pemerintah juga harus memberi kepastian apakah tahun ini ada keberangkatan ibadah haji atau sebaliknya.

“Saya mendorong pemerintah pusat tegas demi kemaslahatan umat untuk memiliki batas waktu dalam memutuskan apakah jadi atau tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini,” kata dia dalam keterangan di Jakarta, Rabu (15/4/2020), sebagaimana dikutip Republika.co.id, Kamis (16/4/2020). 

Menurut Ihsan, kepastian langkah perlu diambil karena sikap Saudi masih belum jelas terkait ibadah haji. Lebih lanjut, dia mengatakan, terdapat skenario untuk tetap berangkat dengan pembatasan kuota dan social distancing selama di Arab Saudi.  Langkah ini, kata Ihsan, juga masih belum masuk logika terkait bagaimana pelaksanaannya.

Ihsan pun mempertanyakan apakah jamaah harus menjalani tes swab terlebih dahulu sebelum berangkat atau apakah jamaah kemudian dikarantina bila hasil tes swab selesai dan dinyatakan positif.

Terlebih, Ihsan juga masih belum mendapat penjelasan terkait biaya yang harus dikeluarkan jika rangkaian tes Covid-19 itu dilakukan setiap calon jamaah haji. “Lalu, pembatasan sosialnya diterapkan bagaimana nanti? Harus detail pelaksanaan skenario ini mulai pra-keberangkatan,” katanya. 

Selain itu, Ihsan juga menyoroti pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, dana kemaslahatan umat Islam salah satu prioritasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah bidang kesehatan. Hanya saja, BPKH juga harus aktif sosialisasi ke publik soal transparansi penggunaan dana kemaslahatan untuk penanganan Covid-19. Pasalnya, dana itu disebut bukan berasal dari dana haji. “Ini untuk klarifikasi rumor yang berkembang di masyarakat,” katanya. (hay)