AMPHURI.ORG, BOGOR—Kecukupan finansial bukan satu-satunya penentu keberangkatan ke Tanah Suci, melainkan harus sejalan dengan kondisi kesehatan jamaah. Kesiapan fisik kini ditekankan sebagai syarat mutlak guna memastikan setiap jamaah mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan aman dan selamat.

​Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Teguh Dwi Nugroho saat membuka Konsolidasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Bogor, Rabu (7/10/2026).

​“Kemampuan jamaah menunaikan haji tidak hanya diukur dari kecukupan biaya. Kemampuan itu juga diukur dari kesehatan, sebab ibadah haji menuntut kekuatan fisik dan ketahanan mental dalam waktu yang panjang, di lingkungan yang berat, dan bersama jutaan manusia dari seluruh dunia,” ujar Teguh.

​Menurutnya, kesiapan kesehatan jamaah tidak dapat dibangun secara instan menjelang keberangkatan. Persiapan perlu dilakukan sejak awal melalui deteksi dini, pembinaan, pengendalian penyakit dan faktor risiko, serta pendampingan sesuai kondisi kesehatan jamaah.

​Karena itu, kata Sekjen, edukasi kesehatan perlu diberikan sejak awal dan dilakukan secara bertahap. Jamaah perlu dibekali pemahaman mengenai kondisi kesehatannya, pentingnya menjaga kebugaran, pengendalian penyakit dan faktor risiko, serta berbagai upaya menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci.

​Upaya tersebut, lanjut Sekjen, merupakan bagian dari pelindungan jamaah agar kesiapan kesehatan menjadi perhatian sejak proses persiapan di Tanah Air, bukan hanya ketika jamaah akan berangkat.

​“Istithaah kesehatan tidak boleh dipandang sebagai hambatan administratif atau syarat formal. Istithaah kesehatan adalah bentuk pelindungan negara bagi jamaah. Tujuannya agar setiap tamu Allah yang kita berangkatkan mampu beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk, lalu pulang dalam keadaan selamat,” kata Teguh.

​Dalam pelaksanaannya, penguatan kesehatan jamaah membutuhkan konsolidasi yang berkelanjutan. Konsolidasi tidak berhenti pada satu forum, tetapi perlu menjadi proses yang terus berjalan untuk menyamakan pemahaman, mengidentifikasi persoalan, mengevaluasi pelaksanaan, dan memastikan tindak lanjut dapat diterapkan di daerah.

​Teguh menekankan, keberhasilan penyelenggaraan kesehatan haji membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Dinas kesehatan, jajaran Kemenhaj di daerah, Pusat Kesehatan Haji, serta unsur terkait lainnya perlu menjalankan peran secara terpadu untuk memastikan layanan dan pendampingan kesehatan jamaah berjalan optimal.

​Selain memastikan keseragaman pemahaman dan implementasi, integritas dalam proses penetapan istithaah juga menjadi perhatian. Setiap keputusan harus didasarkan pada kondisi kesehatan jamaah dan ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pelayanan yang ramah dan empatik.

Kegiatan Konsolidasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji yang berlangsung 7–9 Oktober 2026 di Bogor ini dilaksanakan secara hybrid dan diikuti unsur Kemenhaj pusat, Kantor Wilayah Kemenhaj, Dinas Kesehatan Provinsi, Balai Kekarantinaan Kesehatan, Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, serta unsur terkait lainnya. (hay)