AMPHURI.ORG, PALEMBANG–Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPD AMPHURI) Jawa Timur, Mohammad Sufyan Arief mengatakan, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2026 berlangsung dengan baik dan menghasilkan sejumlah keputusan strategis. Tidak hanya untuk anggota, Mukernas juga melahirkan rekomendasi atau masukan kepada stakeholder di ekosistem haji dan umrah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI selaku leading sector penyelenggaraan haji dan umrah.

“Salah satunya dalam menyikapi adanya wacana e-wallet umrah yang cukup serius disikapi banyak kalangan di Mukernas 2026,” kata Sufyan dalam keterangannya usai mengikuti penutupan Mukernas 2026 sekaligus Gala Dinner bersama Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, di Novotel Palembang, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, dalam dialog publik bertajuk E-Wallet Umrah, Solusi atau Beban Baru yang diagendakan oleh AMPHURI jelang pembukaan Mukernas 2026 kemarin, mampu menguak sekaligus memberikan gambaran dan masukan kepada pemerintah, selaku regulator. Di mana wacana tersebut memancing reaksi keras para pelaku industri umrah yang mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap dunia usaha.

“Termasuk menyikapi perihal aturan baru dari Kementerian Hukum tentang pelaporan RUPS serta perihal aturan pengenaan pajak penghasilan terbaru,” katanya.

Karena itu, Sufyan berharap, semoga AMPHURI melalui masukan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam Mukernas 2026 bisa dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.

“Tak terkecuali bagi kita sendiri, selaku penggerak bisnis di umrah dan haji,” pungkasnya. (hay)