AMPHURI.ORG, JAKARTA–Menteri Agama Nasaruddin Umar didampingi Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i mengikuti Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024 bersama Komisi VIII DPR-RI, di Jakarta, Senin (28/10/2024). Dalam laporannya, Menag menjelaskan penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M berjalan dengan baik dan lancar.
“Harapan jamaah haji untuk mendapatkan pelayanan maksimal demi terwujudnya haji yang mabrur telah diupayakan selama 73 hari,” ujar Menag Nasaruddin Umar, Senin (28/10/2024).
Menag mengatakan, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji ini merupakan konsolidasi dari laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun oleh masing-masing satuan kerja, yang terdiri dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi, Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Menag juga menyampaikan berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) Tahun 2024 mencapai skor 88,20 dengan kategori sangat memuaskan. Semua jenis layanan pada tahun 1445H/2024M berada pada kategori memuaskan dan sangat memuaskan.
“Kritik dan saran yang bersifat membangun dari Komisi VIII DPR RI sangat kami perlukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang,” kata Menag.
“Komitmen untuk menyediakan pelayanan haji ramah lansia dan haji yang berkeadilan telah diupayakan secara maksimal, di mana 21,41% atau sekitar 45.678 jamaah merupakan jamaah haji lansia di atas 65 tahun,” sambung Menag.
Transisi ke Badan Penyelenggara Haji
Menag Nasaruddin juga berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 akan berjalan lancar meski tengah berlangsung proses transisi organisasi. Ia mengatakan, saat ini, proses penyelenggaraan haji 2025 sudah berjalan. Ia akan terus berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Haji demi kesuksesan haji 2025.
“Haji tidak boleh gagal gara-gara transisi organisasi,” tegas Menag.
Menag menekankan bahwa pihaknya akan bekerja keras untuk memastikan transisi berjalan mulus tanpa mengorbankan kualitas pelayanan jamaah.
Untuk memastikan hal tersebut, Menag menilai perlu adanya komunikasi intensif dengan berbagai pihak baik dengan Badan Haji maupun komisi VIII DPR RI.
“Insya Allah transisi berjalan dengan halus sehingga tidak adanya kendala bagi jemaah haji. Kita sudah bersepakat antara Badan Penyelenggara Haji dan Kementerian Agama RI. Karena yang utama adalah keselamatan dana kenyamanan jamaah haji,” harapnya.
Turut hadir Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjutak dan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief. Tampak juga jajaran eselon I dan II Kemenag lainnya. (hay)