AMPHURI.ORG, BOGOR—Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf menegaskan tidak ada ruang bagi korupsi, pelanggaran, maupun tindakan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI.

“Kita tidak main-main dengan haji. Kita mendapatkan amanah untuk mengelola penyelenggaraan haji, terlebih ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan ibadah,” tegas Menhaj dihadapan 261 pegawai negeri sipil hasil mutasi ke Kemenhaj dalam kegiatan Entry Program di Bogor, Senin (20/7/2026).

Menhaj Irfan mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan jamaah merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto sejak awal pembentukan Badan Penyelenggara Haji.

“Pesan Presiden sejak awal adalah memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Pesan itu harus menjadi dasar dalam setiap pekerjaan kita,” kata Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan ini.

Menurutnya, bergabungnya 261 pegawai akan memperkuat organisasi sekaligus mendukung percepatan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448H/2027. Pengembangan karier pegawai akan dilakukan berdasarkan kapasitas dan kinerja.

“Jenjang karier di sini disesuaikan dengan kapasitas dan kinerja. Karena kementerian ini terus berkembang, peluang karier semakin terbuka. Kesempatan menjadi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji juga cukup luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Irfan menjelaskan bahwa pegawai yang bergabung telah melalui proses pemeriksaan dan seleksi berlapis untuk memastikan rekam jejak serta integritasnya.

“Sebagian besar teman-teman di pusat berasal dari Kementerian Agama. Sebelum bergabung, kami melakukan pemeriksaan secara serius, termasuk berkoordinasi dengan kejaksaan dan KPK. Setelah dinyatakan aman, baru kami terima di Kementerian Haji dan Umrah,” tuturnya.

Gus Irfan pun mengingatkan bahwa Kemenhaj mendapat perhatian khusus dari Presiden untuk menjaga tata kelola yang bersih serta menjauhi korupsi dan berbagai bentuk pelanggaran.

“Kementerian kita termasuk yang paling diwanti-wanti Presiden agar tidak melakukan korupsi dan pelanggaran. Tim kita sudah diseleksi berlapis. Fondasi integritas ini harus terus dijaga karena kalau sejak awal tidak memiliki integritas, akan sulit memperbaikinya,” tegasnya.

Sebagai kementerian baru, kata Gus Irfan, Kemenhaj diarahkan untuk membangun budaya kerja yang disiplin, tepat waktu, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan jamaah. Integritas harus menjadi dasar dalam setiap keputusan, sikap, dan tindakan. Kompetensi membuat seseorang diterima, tetapi integritas membuat seseorang dipercaya.

“Kita harus meninggalkan ego sektoral. Kerja sama harus berjalan dengan baik karena seluruh tugas saling terkait. Saya berharap kita membangun budaya kerja kolaboratif yang berfokus pada pelayanan jamaah,” katanya.

Menhaj juga meminta para peserta segera beradaptasi karena persiapan penyelenggaraan haji 2027 telah berjalan.

“Kita sudah berlari menyiapkan haji 2027. Seluruh peserta harus segera belajar dan beradaptasi. Kalau tidak, akan tertinggal,” tegas Gus Irfan sembari berpesan agar seluruh pegawai menjaga nama baik Kemenhaj, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya tidak ingin ada cerita negatif berupa pelanggaran atau perbuatan yang dikaitkan dengan Kementerian Haji dan Umrah, meskipun dilakukan di luar kantor. Jaga nama baik kementerian ini,” sambungnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli Kemenhaj, Staf Khusus Kemenhaj, Tenaga Ahli Kemenhaj, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kemenhaj, serta jajaran Direktorat Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat. (hay)