Oleh Ulul Albab

—KOPERNYA bahkan belum dibeli. Baju ihram belum disiapkan. Paspor mungkin masih dalam proses. Tetapi, uang muka sudah diserahkan. Kadang melalui transfer ke rekening perusahaan. Kadang ke rekening pribadi seseorang yang dipanggil ustadz, sahabat, atau kerabat.

Kepercayaan memang sering membuat orang tidak banyak bertanya. Apalagi untuk berangkat umrah. Ada rasa sungkan memeriksa terlalu jauh. Menanyakan izin travel dianggap kurang percaya. Meminta bukti tiket terasa tidak sopan. Memastikan nama hotel dianggap terlalu banyak menuntut. Jamaah akhirnya menyerahkan uang bersama harapan: semoga semuanya aman karena niatnya menuju Baitullah.

Padahal, niat baik tidak selalu bertemu dengan pengelolaan yang baik. Perlindungan jamaah sesungguhnya tidak dimulai di bandara. Bukan pula setelah mereka mengenakan kain ihram. Tetapi dimulai ketika sebuah iklan muncul di telepon genggam: umrah murah, hotel dekat, penerbangan langsung, bonus wisata, dan keberangkatan yang katanya sudah pasti.

Kata “pasti” itulah yang harus diperiksa. Apakah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)-nya berizin? Apakah jadwal penerbangannya tersedia? Apakah visa, hotel, transportasi, dan layanan di Arab Saudi telah dipastikan? Ke mana uang jamaah disimpan? Apa yang terjadi jika keberangkatan tertunda atau dibatalkan?

Pertanyaan seperti itu bukan tanda buruk sangka. Justru itulah ikhtiar agar ibadah tidak berubah menjadi musibah.

Selama ini jamaah sering diminta percaya. Barangkali sudah waktunya penyelenggara perjalanan juga membuktikan bahwa mereka layak dipercaya. Bukan hanya melalui foto keberangkatan, testimoni, atau banyaknya pengikut di media sosial. Tetapi melalui legalitas, keterbukaan informasi, kontrak yang adil, dan pengelolaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan.

Masalahnya, kontrak perjalanan umrah sering dianggap formalitas. Jamaah diminta menandatangani lembar yang tidak seluruhnya mereka pahami. Ketentuan tentang pembatalan, perubahan hotel, pengalihan penerbangan, pengembalian dana, keadaan darurat, dan kompensasi kadang ditulis kecil-kecil. Bahkan ada yang hanya dijelaskan melalui percakapan WhatsApp.

Selama perjalanan berjalan lancar, semua tampak baik-baik saja. Tetapi, begitu jadwal berubah, tiket tidak terbit, atau keberangkatan dibatalkan, barulah jamaah mengetahui betapa rapuh perlindungan yang mereka miliki.

Di sinilah pemerintah, asosiasi, dan PPIU harus mengambil peran sebelum masalah terjadi.

Pemerintah perlu membangun sistem yang memungkinkan masyarakat memeriksa legalitas, rekam jejak, dan status keberangkatan secara mudah. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah jamaah mengadu. Tanda-tanda ketidaksehatan perusahaan harus dikenali sebelum uang masyarakat terkumpul terlalu banyak.

Asosiasi juga tidak cukup hanya menjadi rumah berkumpulnya perusahaan. Asosiasi harus menjadi penjaga marwah profesi: membina anggotanya, menetapkan standar pelayanan, menerima laporan jamaah, serta berani menegur mereka yang membahayakan kepercayaan publik.

Sementara itu, PPIU harus menyadari bahwa yang mereka kelola bukan hanya paket perjalanan. Di tangan mereka terdapat tabungan bertahun-tahun, harapan keluarga, kesehatan orang lanjut usia, dan kerinduan untuk bersujud di depan Ka’bah.

Karena itu, setiap rupiah harus dijaga. Setiap janji harus dapat dibuktikan. Setiap risiko harus dijelaskan sebelum akad ditandatangani.

Jamaah memang harus berhati-hati. Tetapi, kita tidak boleh terus-menerus meletakkan seluruh beban kewaspadaan di pundak mereka. Tidak semua jamaah memahami regulasi, sistem tiket, jenis visa, atau bahasa kontrak. Justru karena keterbatasan itulah negara dan ekosistem usaha wajib memberikan perlindungan.

Jangan menunggu jamaah gagal berangkat baru bertanya siapa yang bertanggung jawab.

Perlindungan harus diberikan sejak penawaran pertama, sejak uang pertama diserahkan, sampai jamaah kembali memeluk keluarganya di Tanah Air.

Jamaah berangkat membawa dua hal yang sangat berharga: uang yang dikumpulkan dengan susah payah dan kepercayaan yang diberikan dengan sepenuh hati. Jangan sampai mereka pulang kehilangan keduanya. (*)

~ Ulul Albab, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) DPP AMPHURI