Dirjen PHU: Skema One Gate Policy akan Diperluas

AMPHURI.ORG, JAKARTA– Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menyampaikan, inovasi One Gate Policy (OGP) atau keberangkatan satu pintu jamaah umrah dalam rencana jangka panjang untuk bisa diperluas ke daerah di Indonesia. Hal ini diutarakan Dirjen Hilman menyikapi hasil evaluasi menyeluruh terharap penyelenggaraan ibadah umrah.

“Perlu total data untuk memfasilitasi inovasi ini. Sistem OGP bukan hanya perluasan semata. Kemenag juga perlu koordinasi dengan Kemenhumham, Kemenlu, otoritas bandara, BNPB, dan yang lainnya. Data kita harus kuat sehingga jamaah kita di luar daerah nantinya bukan hanya mendapatkan kemudahan akses, tetapi prioritas keamanan mereka juga dapat diutamakan,” kata Hilman di Jakarta, Kamis (3/2/2022), dikutip laman resmi kemenag.go.id.

Hilma menjelaskan, selain dari rencana perluasan sistem OGP, juga akan mengubah fungsi asrama yang tadinya hanya memfasilitasi keberangkatan bisa juga untuk kepulangan jamaah nantinya.

Menurutnya, penyelenggaraan ibadah umrah saat ini telah menjadi dasar pertumbuhan ekosistem keberlangsungan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sehingga koordinasi dan komitmen tinggi diperlukan untuk terselenggaranya ibadah umrah dengan lancar.

“Kami selalu komunikasikan dengan pihak asosiasi. Bagi saya, ekosistem ekonomi haji dan umrah adalah PPIU dan PIHK. Saya membutuhkan komitmen dan kerjasama yang besar dan sebaik baiknya agar ekosistem ekonomi haji dan umrah ini bertumbuh. Kemenag akan terus mendukung asosiasi untuk penyelenggaraan ibadah umrah dan haji nantinya Insya Allah, berjalan secara maksimal,” terangnya.

Karena itu, Hilman mengimbau kepada asosiasi untuk terus semangat dalam memperhatikan detail kelengkapan dan kerapihan dokumen jamaah, mengatur jadwal pemberangkatan dan kepulangan jamaah, serta mengatur jumlah jamaah yang akan diberangkatkan.

Hilman juga menyampaikan hasil pada rapat dengan pihak bandara, untuk keberangkatan jamaah pihak bandara akan memberikan gate atau koridor pribadi jika pesawat full dengan jamaah umrah. Pihaknya juga meminta pihak asosiasi untuk mengatur jumlah keberangkatan jamaah sehingga jamaah dapat nyaman dan aman saat pemberangkatan umrah.

“Pada saat kepulangan jamaah, PPIU dapat mengkonfirmasi hotel yang akan ditempati untuk karantina, karena dengan sepengetahuan Kemenag, kita juga dapat memantau dan mengawasi proses karantina yang sedang dijalankan,” ujarnya.

Kemenag, kata Hilman, ingin mengawasi layanan yang disediakan untuk jamaah, karena dibalik nama baik Kemenag, terdapat PPIU berkualitas yang memperhatikan quality control kepada jamaah.

Hilman berharap kepada asosiasi PPIU/ PIHK yang nantinya dapat memberangkatkan haji nantinya, untuk tidak berkecil hati melihat angka positif jamaah umrah yang berada di tanah air dan menyatakan pemerintah sedang menangani jamaah umrah Indonesia supaya dapat pulih kembali dan kembali ke daerah asalnya. (hay)