AMPHURI.ORG, JAKARTA–Ketika membicarakan penyelenggaraan haji dan umrah, perhatian publik umumnya tertuju pada persoalan yang tampak di permukaan, seperti kuota, biaya perjalanan, antrean, visa, atau pelayanan di Tanah Suci. Padahal, berbagai persoalan tersebut sesungguhnya hanyalah gejala. Akar persoalan yang sesungguhnya jauh lebih mendasar, yaitu belum terbangunnya sebuah ekosistem tata kelola yang terintegrasi, adaptif, berbasis ilmu pengetahuan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang unggul.

Demikian disampaikan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Ulul Albab dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

“Penyelenggaraan haji dan umrah saat ini tidak lagi sekedar mengatur keberangkatan jamaah,” katanya.

Menurut Ulul, sebab, persoalanya kini telah berkembang menjadi sebuah ekosistem yang melibatkan regulasi, diplomasi dengan Arab Saudi, transformasi digital, pembiayaan, perlindungan jamaah, pengembangan sumber daya manusia, hingga pengawasan dan tata kelola kelembagaan. Apabila setiap aspek tersebut berjalan sendiri-sendiri, maka persoalan akan terus berulang dari tahun ke tahun. Karena itu, Ulul menyampaikan, paradigma pengelolaan harus bergeser.

“Kita tidak cukup hanya memperbaiki pelayanan operasional setiap musim haji, tetapi juga harus membangun sistem yang mampu mengantisipasi perubahan kebijakan global, perkembangan teknologi, serta meningkatnya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Ulul menegaskan, di sinilah pentingnya riset, data, dan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Setiap keputusan strategis hendaknya disusun berdasarkan kajian ilmiah, bukan hanya respons terhadap persoalan sesaat.

Lebih lanjut, Ulul menjelaskan, masa depan industri haji dan umrah Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun ekosistem tata kelola yang kolaboratif, profesional, dan berkelanjutan. Sebab, pelayanan yang unggul tidak lahir dari kerja yang bersifat parsial, tetapi dari sistem yang dirancang secara utuh.

“Ketika ekosistem itu berhasil dibangun, penyelenggaraan haji dan umrah insya Allah tidak hanya menjadi lebih efisien dan akuntabel, tetapi juga semakin mampu mewujudkan pelayanan yang amanah, bermartabat, dan memberi kemaslahatan bagi umat,” katanya. (hay)