Dukung Pembentukan Kementerian Haji, AMPHURI: Demi Kemaslahatan Umat

AMPHURI.ORG, JAKARTA–Ketua Bidang Humas & Media Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Abdullah Mufid Mubarok menyambut positif pembentukan Kementerian Haji, demi memaksimalkan tata kelola pelaksanaan rukun kelima Islam itu.

“Semoga lahirnya kementerian ini menjadikan tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah menjadi jauh lebih baik lagi untuk kemaslahatan umat,” kata Mufid kepada awak media, di Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Diketahui, kabar pembentukan kementerian baru itu terungkap saat rapat Panitia Kerja DPR RI dan pemerintah membahas RUU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

AMPHURI, kata Mufid, sejak setahun lalu menyampaikan harapan kepada Presiden Prabowo Subianto bisa membentuk Kementerian Haji dan Umrah dalam kabinet setelah dilantik sebagai Kepala Negara.

“Saat itu munculnya bernama Badan Penyelenggara Haji (BPH), kami sangat mengapresiasi positif sekaligus meyakini BPH bakal menjadi embrio lahirnya Kementerian Haji dan Umrah,” kata Direktur Bariklana Tour itu.

Mufid beralasan pelaksanaan haji masuk kategori bidang usaha risiko tinggi, sehingga wajar AMPHURI mengusulkan pembentukan kementerian khusus.

“Sangat pas urusan haji dan umrah ditangani oleh kementerian tersendiri,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mufid mengatakan bahwa AMPHURI tidak terganggu dengan Arab Saudi yang meluncurkan platform Nusuk Umrah.

“Isi platformnya, kan, syarikah atau swasta yang difasilitasi Kerajaan Arab Saudi untuk jualan paket umrah. Nah, kami yakin pemerintah Indonesia akan melindungi warga negara, dan melindungi usaha kami sebagai PPIU dan PIHK yang tertib memenuhi ketentuan perizinan dan kewajiban-kewajiban lainnya,” katanya.

Senada dengan Mufid, pemilik Nasuha Tour Muhammad Firman Syah berharap pemerintah dan DPR melindungi ekosistem ekonomi keumatan yang telah lama terbangun dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

Menurut dia, kelahiran Kementerian Haji diharapkan bisa menyinergikan pemerintah serta swasta, dalam hal ini Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) hingga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

“Kami harapkan terjalin sinerji yang lebih erat lagi dan fokus untuk khidmah pada umat Islam yang menunaikan ibadah di Tanah Suci,” kata Firman. (hay/*)