AMPHURI.ORG, JAKARTA—Kepala Sub Direktorat Pengembangan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Edayanti Dasril menyampaikan, Kemenhaj mengajak masyarakat untuk semakin cermat dalam memilih Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di tengah pesatnya perkembangan industri umrah. Menurutnya, perlindungan jamaah harus menjadi prioritas utama dalam membangun industri umrah yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Hal ini disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Talk Show bertema “Membaca Masa Depan Industri Umrah Indonesia di Tengah Berbagai Gejolak dan Perubahan” pada ajang International Islamic Expo 2026 di Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Karena itu, Edayanti mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh promosi maupun popularitas di media sosial ketika memilih travel umrah. Menurutnya, calon jamaah perlu memastikan legalitas dan kualitas penyelenggara melalui aplikasi resmi SatuHaji yang disediakan pemerintah.

“Bapak Ibu harus aware. Jangan tergoda dengan rating di internet dan selebgram yang tidak punya ikatan. Travel yang bagus bisa dilihat di aplikasi SatuHaji, mulai dari tahun berdiri, perizinan, hingga akreditasinya. Pastikan PPIU-nya berizin dan terakreditasi,” tegas Edayanti.

Diskusi juga mengangkat berbagai tantangan yang tengah dihadapi industri umrah. Diantaranya menyoroti maraknya penawaran paket umrah dengan harga tidak wajar yang berpotensi merugikan calon jamaah. Selain itu, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara umrah akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi persoalan yang perlu diselesaikan bersama oleh pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha.

Menanggapi hal itu, Edayanti menegaskan, pemerintah akan terus hadir sebagai mitra bagi jamaah maupun penyelenggara perjalanan ibadah dalam mewujudkan layanan yang semakin berkualitas.

“Kami mengutamakan Trisukses Haji. Pemerintah tidak akan pernah meninggalkan jamaah umrah dan haji, maupun kawan-kawan penyelenggara. Karena one spirit, one goal,” ujarnya.

Melalui forum ini, lanjut Edayanti, Kemenhaj bersama para pemangku kepentingan membahas berbagai strategi untuk memperkuat tata kelola industri umrah agar semakin adaptif terhadap perubahan, kompetitif, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi jamaah.

“Keikutsertaan Kemenhaj dalam forum ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun ekosistem penyelenggaraan umrah yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan jamaah,” katanya. (hay)