Selain Garuda dan Saudia, Maskapai Citilink dan Flynas Berpotensi Jadi Pesawat Haji 2020
January 29, 2020
Pemerintah dan DPR Sepakat Ongkos Haji 2020 Tidak Naik
January 30, 2020
AMPHURI.ORG, JAKARTA–Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Nizar memaparkan sejumlah strategi pencapaian target kinerja pada tahun 2020-2024 saat Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2020 ini.
“Ditjen PHU sudah merencanakan sembilan strategi untuk meningkatkan pelayanan haji dan umrah mendatang,” kata Nizar dalam paparannya di Jakarta, Kamis (30/1/2020), seperti disadur dari laman resmi Kemenag.
Dirjen Nizar memaparkan, kesembilan strategi itu antara lain; Pertama, Meningkatkan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi sebagai upaya peningkatan kuota jamaah haji dan pelayanan serta perlindungan jamaah haji.
Kedua, Kloter berbasis Wilayah dilakukan sedini mungkin untuk mengefektifkan bimbingan manasik di kecamatan. Ketiga, Respon darurat di Armuzna sebagai bagian dari prosedur Pusat Krisis dengan melibatkan muassasah.
Keempat, Penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi dengan Siskohat. Kelima, Konsumsi Full Covered, yaitu dengan penambahan konsumsi pada masa peak season.
Keenam, Revitalisasi Pengembangan Asrama Haji, selain untuk memberikan layanan kepada jemaah saat operasional haji, juga untuk kegiatan layanan sosial masyarakat.
Ketujuh, Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) untuk mempercepat serta meningkatkan layanan haji dan umrah di kabupaten/kota.
Kedelapan, Manasik Sepanjang Tahun untuk menambah pengetahuan manasik haji bagi jemaah dan, Kesembilan adalah Efisiensi Proses Visa, yaitu dengan verifikasi dan visa request dilakukan di Kanwil.
Dengan demikian, Dirjen menyimpulkan bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2019 sangat baik, hal ini dapat dilihat dari survei Indeks Kepuasan Jamaah Haji yang dilakukan oleh BPS mendapat nilai 85,91.
“Keberhasilan penyelenggaraan haji tidak luput dari kerjasama dari berbagai pihak dan instansi seperti Komisi 8 DPR RI, Kemenko PMK, DPD, Kemenkes, BPK, BPS, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenlu, BPKH, Pemda serta instansi dan pihak terkait lainnya,” terangnya. (hay)
