Kemenag Lakukan Survei ke ke Saudi, Jajaki Perbaikan Tata Kelola Dam Haji
March 5, 2023
Indonesia dan Saudi Sepakat Berlakukan Visa Bio Seluruh Jamaah Haji 2023
March 9, 2023
AMPHURI.ORG, JAKARTA–Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus di Jakarta. Rapat diikuti para penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Hadir dari Kementerian Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin bersama jajarannya.
“Rapat koordinasi Kemenag dan PIHK menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus tetap, minimal sebesar 8.000 USD,” terang Nur Arifin di Jakarta, Rabu (8/3/2023).
“Setoran awal juga disepakati tetap sebesar 4.000 USD,” sambungnya.
Menurut Nur Arifin, Bipih yang disepakati adalah biaya paling sedikit yang dibayarkan jamaah untuk memperoleh layanan haji khusus. PIHK dapat memberikan harga paket di atas harga tersebut.
“Semoga ke depan PIHK dapat meningkatkan pelayanan terhadap para tamu Allah semaksimal mungkin,” pungkasnya
Sebelumnya, Dirjen PHU, Hilman Latief, meminta masukan dari para pelaku usaha mengenai aspek-aspek yang mendukung ekosistem haji dan umrah.
“Kemenag sedang menyusun pedoman dan standar penyelenggaraan haji. Kami harap dapat bersinergi dengan berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan haji khusus sesuai tema haji tahun ini, yaitu Haji Ramah Lansia,” ujar Hilman.
Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus ini membahas berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji khusus, mulai dari tahap pelunasan, sosialisasi mekanisme pengembalian keuangan (PK) dengan aplikasi Siskopatuh, Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, hingga pengurusan aktivasi PIN e-haj dan rekom.
Dalam kesempatan itu, Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina PIHK, Rizky Fisa Abadi, menjelaskan manfaat penggunaan Siskopatuh (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus).
“Upaya percepatan layanan haji khusus tahun ini, terutama dalam proses PK, merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh Kemenag karena sangat dibutuhkan oleh PIHK dalam melakukan kontrak layanan dengan pihak terkait di Arab Saudi. Dalam kaitan ini, penggunaan Siskopatuh yang sudah terintegrasi dengan Siskohat akan memudahkan PIHK dalam mengurus proses tersebut,” jelasnya.
Ketua Umum AMPHURI, Firman M Nur didampingi Wasekjen Syatiri Rahman dan Wakabid Haji Emilia yang hadir dalam pertemuan tersebut berharap Kemenag segera menerbitkan surat edaran pelunasan. Pasalnya, hingga memasuki pertengahan bulan Sya’ban pemerintah belum juga menerbitkan surat edara masa pelunasan Bipih.
“Kami juga berharap Kemenag segera mensosialisasikan mengenai pengembalian keuangan atau biasa dikenal dengan PK Bipih Haji khusus,” ujarnya. (hay)
