AMPHURI.ORG, MALANG—Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) beradaptasi dengan perubahan industri yang semakin digital. Kemunculan umrah mandiri harus dijawab dengan peningkatan kualitas layanan, bukan perang harga.

Demikian disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf dalam keterangannya di Malang, Selasa (11/8/2026), seperti dikutip laman resmi Kemenhaj, haji.go.id.

Menhaj mengatakan, jamaah kini semakin mudah membandingkan harga dan kualitas layanan. Karena itu, PPIU perlu menawarkan nilai tambah melalui bimbingan ibadah, pendampingan, layanan kedaruratan, serta perlindungan bagi lansia dan penyandang disabilitas.

“PPIU jangan hanya melihat umrah mandiri sebagai ancaman terhadap bisnis. Jadikan perubahan ini sebagai momentum meningkatkan kualitas,” ujar Gus Irfan, sapaan akrabnya.

Gus Irfan juga meminta PPIU memperkuat tata kelola dan memastikan rantai tanggung jawab yang jelas. Agen, reseller, marketing, dan komunitas yang menjual paket atas nama PPIU harus terdata sehingga jamaah mengetahui pihak yang bertanggung jawab sejak transaksi pertama.

Tidak hanya itu, Menhaj meminta asosiasi untuk aktif menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan internal. Anggota yang melanggar aturan harus dikoreksi, bukan dilindungi atas nama solidaritas.

Pemerintah, kata Gus Irfan, akan membangun kemitraan setara dengan seluruh asosiasi tanpa eksklusivitas dalam pelayanan, perizinan, akses sistem, maupun kebijakan.

“Umrah harus prosedural. Dana jamaah harus aman. PPIU harus profesional. Ukuran akhirnya sederhana: jamaah terlindungi dan seluruh hak pelayanannya terpenuhi,” tegas Gus Irfan. (hay)