Ketua DPD RI Desak Pemerintah Beri Kepastian Soal Umrah

AMPHURI.ORG, JAKARTA–Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong pemerintah agar segera memberi kepastian soal umrah. Pasalnya, hal itu perlu dilakukan menyusul informasi dari Pemerintah Arab Saudi yang dikabarkan telah memberikan izin pelaksanaan ibadah tersebut di awal Ramadhan.

“Pemerintah melalui Kementerian Agama harus mengkonfirmasi informasi mengenai dibolehkannya ibadah umrah asalkan sudah divaksin melalui aplikasi Tawakalna, aplikasi yang diluncurkan Otoritas Data dan Kecerdasan Buatan Saudi (SDAIA) pada tahun 2020,” ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin beberapa hari lalu.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus bertindak responsif mengonfirmasi berbagai hal dalam kaitannya dengan ibadah haji dan umrah tahun ini. Dengan kepastian yang nantinya bakal diperoleh, maka tak akan ada informasi yang simpang siur dan berdampak polemik di masyarakat.

“Oleh karena itu, kita meminta informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah informasi yang sudah dapat dipertanggungjawabkan agar masyarakat menjadi tenang,” kata dia.

Hal lain yang juga turut dikomentari LaNyalla yakni perihal kepastian vaksin Sinovac. Vaksin tersebut dikabarkan belum mendapat emergency use listing (EUL) dari WHO.

Menurut LaNyalla, Kemenag harus menjelaskan kepastian pemberian vaksin kepada calon haji yang ditetapkan WHO.

“Pasalnya, beredar kabar di masyarakat bahwa vaksin Sinovac yang diberikan kepada masyarakat Indonesia belum direkomendasikan oleh WHO. Namun hal ini mendapat bantahan pula dari Kemenag. Hal-hal seperti ini yang bisa membingungkan masyarakat,” katanya.

LaNyalla meminta Kemenag menyebarkan informasi yang sudah ‘clear’ dan ‘deal’ dengan pemerintah Arab Saudi. Bahkan dia akan memfasilitasi pertemuan antara Menteri Agama dan Dubes Kerajaan Arab Saudi untuk membahas perihal umrah.

“Insyaallah segera, saya akan fasilitasi pertemuan antara DPD RI melalui Komite III dengan Menteri Agama dan Dubes Kerajaan Saudi untuk membahas kepastian pintu umrah bagi Indonesia,” katanya. (hay)