Oleh: Abdillah*

PENYELENGGARAAN haji dan umrah Indonesia sedang memasuki babak baru. Perubahan kelembagaan, perkembangan teknologi, transformasi pelayanan di Arab Saudi, serta semakin tingginya tuntutan jamaah mengharuskan Indonesia tidak hanya memikirkan bagaimana menyelenggarakan haji tahun ini, tetapi juga siapa yang akan mengelola haji dan umrah Indonesia sepuluh atau dua puluh tahun mendatang.

Pertanyaan terakhir ini sangat penting. Sebab, kualitas penyelenggaraan haji dan umrah pada masa depan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang kita persiapkan hari ini.

Program seperti ini berpotensi menjadi laboratorium pembelajaran sekaligus pintu masuk untuk menyiapkan generasi baru yang memahami ekosistem haji dan umrah secara utuh.

Arab Saudi sebagai Laboratorium Pembelajaran

Selama ini mahasiswa mengenal haji dan umrah lebih banyak melalui perspektif fikih ibadah. Mereka belajar tentang ihram, miqat, tawaf, sa’i, wukuf, tahallul dan berbagai ketentuan ibadah lainnya. Pengetahuan tersebut tentu sangat penting. Namun, penyelenggaraan haji dan umrah hari ini jauh lebih kompleks.

Di balik perjalanan seorang jamaah terdapat sistem yang sangat besar: transportasi, penerbangan, akomodasi, katering, kesehatan, perlindungan jamaah, teknologi informasi, manajemen kerumunan, pelayanan lansia, pembimbingan ibadah, administrasi visa, pengelolaan dokumen hingga koordinasi lintas negara. Mahasiswa perlu melihat kompleksitas tersebut secara langsung.

Melalui KKN Internasional di Arab Saudi, mahasiswa dapat belajar bagaimana jamaah diterima di bandara, bagaimana pergerakan mereka diatur, bagaimana hotel berkoordinasi dengan penyelenggara perjalanan, bagaimana perusahaan Saudi memberikan pelayanan, bagaimana digitalisasi mengubah perjalanan jamaah, serta bagaimana berbagai institusi bekerja dalam satu ekosistem pelayanan.

Dengan demikian, Arab Saudi dapat ditempatkan sebagai living laboratory pengelolaan haji dan umrah bagi mahasiswa Indonesia.

Pendekatan semacam ini bukan sesuatu yang asing dalam ekosistem haji Saudi. Pada musim Haji 1447 H/2026, Umm Al-Qura University melibatkan lebih dari 1.400 relawan mahasiswa terlatih dalam pelayanan jamaah. Mahasiswa yang memiliki kompetensi tertentu bahkan terlibat dalam dukungan manajemen kerumunan, kebencanaan, penerjemahan dan pelayanan lapangan. Universitas tersebut juga menjalankan penelitian serta ratusan program pelatihan terkait pelayanan haji.

Artinya, keterlibatan perguruan tinggi dan mahasiswa dapat menjadi bagian nyata dari pembangunan ekosistem haji, bukan sekadar kegiatan akademik pelengkap.

Jangan Menunggu Mereka Menjadi Pengelola

Indonesia memiliki jumlah jamaah haji dan umrah yang sangat besar. Karena itu, kita membutuhkan kaderisasi sumber daya manusia secara sistematis.

Kita tidak seharusnya menunggu seseorang bekerja di travel, KBIHU, PIHK, perusahaan penerbangan atau lembaga pemerintah terlebih dahulu baru kemudian mengenalkannya kepada sistem penyelenggaraan haji dan umrah. Pengenalan itu justru perlu dimulai sejak mahasiswa.

Mahasiswa hari ini adalah calon dosen, peneliti, birokrat, pengusaha travel, pembimbing ibadah, diplomat, ahli teknologi, tenaga kesehatan, pengelola logistik dan pemimpin lembaga haji pada masa mendatang.

Jika sejak usia mahasiswa mereka sudah berinteraksi dengan ekosistem haji dan umrah internasional, mereka akan memiliki perspektif yang berbeda. Mereka tidak hanya memahami haji sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai sistem pelayanan publik dan industri jasa keagamaan internasional yang membutuhkan profesionalisme, integritas dan inovasi.

Saudi Arabia sendiri bergerak serius ke arah pengembangan sumber daya manusia tersebut. Program Rafid Al-Haramain, misalnya, pada musim Haji 1447 H melatih lebih dari 35 ribu personel melalui kerja sama Umm Al-Qura University, Kementerian Haji dan Umrah Saudi, serta puluhan lembaga pemerintah, swasta dan nonprofit.

King Abdulaziz University bahkan memiliki program Diploma Manajemen Layanan Haji dan Umrah yang secara khusus diarahkan untuk menghasilkan tenaga profesional serta pemimpin operasional sektor haji dan umrah. Indonesia seharusnya membaca arah perubahan ini.

Momentum bagi Kementerian Haji dan Umrah

Lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2025 yang mengubah UU Nomor 8 Tahun 2019 memberikan momentum penting untuk membangun tata kelola haji dan umrah Indonesia yang lebih kuat. Regulasi tersebut antara lain menekankan penguatan kelembagaan, ekosistem ekonomi haji dan umrah, pembinaan, pengawasan, pemantauan serta evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah.

Transformasi tersebut tentu tidak cukup dilakukan melalui perubahan struktur kelembagaan. Transformasi juga membutuhkan investasi sumber daya manusia jangka panjang. Karena itu, Kementerian Haji dan Umrah perlu mulai melihat perguruan tinggi sebagai mitra strategis kaderisasi SDM haji dan umrah.

Menariknya, arah tersebut sebenarnya sejalan dengan kebijakan Kementerian sendiri. Dalam dokumen perencanaan strategis Kementerian Haji dan Umrah 2025–2029, penguatan SDM, pelatihan, sertifikasi, inovasi digital dan kerja sama internasional ditempatkan sebagai bagian penting transformasi penyelenggaraan haji dan umrah Indonesia. KKN Internasional dapat menjadi salah satu instrumen konkretnya.

Kementerian Haji dan Umrah dapat mengembangkan skema KKN, magang, riset lapangan dan student mobility bidang haji dan umrah bersama perguruan tinggi yang benar-benar memiliki kesiapan akademik, jaringan internasional dan komitmen terhadap pengembangan bidang ini.

Program tersebut tentu tidak harus dilakukan oleh Kementerian sendirian. Justru diperlukan model kolaborasi. Perguruan tinggi menyiapkan mahasiswa dan kerangka akademiknya. Kementerian Haji dan Umrah memberikan arah kebijakan dan standardisasi kompetensi. KJRI Jeddah dapat mendukung aspek diplomasi dan jejaring. BPKH dan ekosistem bisnisnya dapat memberikan perspektif ekonomi haji.

Sementara asosiasi penyelenggara, PPIU, PIHK, KBIHU, maskapai penerbangan, perusahaan transportasi, hotel serta perusahaan pelayanan haji dan umrah di Arab Saudi dapat menjadi tempat mahasiswa memperoleh pengalaman praktis.

Dengan demikian terbentuk hubungan kampus–pemerintah–industri–Saudi Arabia dalam satu ekosistem kaderisasi.

Dari KKN Menuju Pusat Kaderisasi Haji Indonesia

Ke depan, saya membayangkan program ini tidak berhenti pada KKN selama beberapa minggu. KKN Internasional harus menjadi pintu masuk menuju program yang lebih besar. Mahasiswa yang memiliki minat dapat melanjutkan pada program magang. Setelah itu mereka dapat diarahkan mengikuti sertifikasi kompetensi, penelitian, pertukaran mahasiswa atau program khusus manajemen haji dan umrah.

Bahkan perguruan tinggi tertentu dapat didorong membangun Hajj and Umrah Studies Center yang menggabungkan kajian fikih, hukum, manajemen, teknologi, ekonomi, kesehatan, komunikasi, diplomasi dan pelayanan jamaah.

Dengan pendekatan tersebut, kampus tidak lagi hanya menjadi tempat mendiskusikan persoalan haji setelah masalah terjadi. Perguruan tinggi menjadi tempat melahirkan gagasan, inovasi dan sumber daya manusia yang mencegah persoalan itu terjadi. Inilah yang perlu mendapat dukungan serius dari Kementerian Haji dan Umrah.

Kementerian dapat memulai dengan memilih beberapa perguruan tinggi sebagai pilot project, kemudian membangun kemitraan dengan institusi Saudi dan industri haji-umrah. Mahasiswa terbaik dikirim bukan untuk sekadar melakukan kunjungan, tetapi untuk belajar, bekerja, mengamati, meneliti dan membawa pulang pengetahuan.

Indonesia mempunyai kepentingan besar terhadap masa depan pengelolaan haji dan umrah. Karena itu, regenerasi pengelolanya tidak boleh terjadi secara alamiah tanpa desain.

Jika kita menginginkan penyelenggaraan haji dan umrah Indonesia dua puluh tahun mendatang dikelola oleh generasi yang profesional, berintegritas, memahami teknologi, memiliki pengalaman internasional dan tetap memiliki kedalaman keagamaan, maka investasi itu harus dimulai sekarang. Dan salah satu tempat terbaik untuk memulainya adalah kampus.

KKN Internasional di Arab Saudi mungkin terlihat sebagai langkah kecil. Namun, jika dirancang menjadi kebijakan kolaboratif antara Kementerian Haji dan Umrah, perguruan tinggi dan industri, dari langkah kecil tersebut dapat lahir generasi baru pengelola haji dan umrah Indonesia. Generasi yang tidak hanya mengetahui bagaimana berhaji, tetapi memahami bagaimana melayani orang yang berhaji. (*)

~ Abdillah, Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) DPP AMPHURI, peneliti dan akademisi IAIN Pare-Pare, serta praktisi perjalanan ibadah haji dan umrah, CEO PT Asia Iman Wisata.